Ketakutan Pemilu 2024 itu Bernama Netralitas Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam Pemilu 2024. Pasalnya dalam Pilpres 2024 mendatang ada keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah anak sulungnya.

"Terlalu jauh kalau ada netralitas, apa yang diharapkan kalau presiden saja memilih diksi cawe-cawe. Pilihan diksi seperti ini mengkhwatirkan kita menghadapi proses pemilu 2024," ujar Feri dalam diskusi yang diadakan KedaiKopi di Kawasan Sawah Besar, Jakarta, Sabtu (18/11/2023). Dalam kesempatan itu pula diluncurkan 'Mobil Ide Rakyat KedaiKopi".

"Bagi saya sulit presiden dengan diksi yang dia pilih dan keterlibatan keluarganya, itu sebabnya ada kekecewaan terhadap politik dinasti berkaitan dengan netralitas yang terjadi, sebab ada anaknya di sana," Feri menambahkan.

Apalagi, kata Feri muncul juga isu-isu soal tidak netralnya aparat dalam Pemilu 2024. Dia mengaku mendengar informasi adanya selebaran agar setiap Polres bergerak memasang spanduk dan baliho pasangan capres-cawapres tertentu.

"Di sini sudah berat netralitas aparat, apalagi kita ketahui tidak ada satu raang pun di republik ini yang bisa memerintahkan secara simultan, berkala dan presisi kalau bukan presiden kepada aparat. Sebab mereka adalah bawahan dari presiden, presiden adalah panglima dan pimpinan tertinggi dari aparat pertahanan," kata Feri.

Selain itu, Feri menyebut adanya perintah dari aparat kepolisian agar penyelenggar pemilu memasang CCTV yang bisa dipantau oleh aparat. Alasan kepolisian beralasan ingin memantau secara langsung netralitas para penyelenggara pemilu.

"Padahal yang kita ragukan adalah aparat keamanan yang menggunakan ruang tertentu untuk tidak netral, apa tujuan memasang CCTV? Bagaimna kalau dilakukan untuk kepentingan negatif?," kata dia.

Feri menyebut, masyarakat memang tak bisa melarang anak seorang presiden untuk maju dalam kontestasi. Namun diharapkan anak presiden maju dengan cara yang fair.

"Kita tak bisa melarang keterlibatan anaknya dalam pemilu, bagaimana kita bisa bicara presiden netral kalau sekarang ngomong A dan besok ngomong B. Awalnya bilang tidak mungkin anaknya ikut Pilpres karena di bawah 40 tahun, tapi besoknya merestui semua orang," kata Feri.