Anies: KPK Harus Independen lagi seperti Dulu

Liputan6.com, Jakarta Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kembali independen seperti dahulu. Tepatnya, sebelum Undang-Undang KPK direvisi.

Hal ini disampaikan Anies Baswedan menjawab pertanyaan Najwa Shihab soal rekomendasi yang diberikan oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini.

"KPK harus independen lagi seperti dulu. Jadi konkretnya, ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi punya ruang untuk mandiri," kata Anies dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogjakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurut Anies, posisi KPK yang kini berada di bawah presiden, membuat para staf dan karyawan tidak bebas melakukan wewenangnya.

"Kalau di bawah presiden dan diberi ruang bebas, itu lain. Tapi kita tidak tahu, siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya," ucap Anies.

Selain itu, menurut Anies, KPK juga perlu diawasi. Anies khawatir, KPK bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak baik

"Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia. Dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu, termasuk juga yang berada di dalam KPK," ujar Anies.

Oleh sebab itu, kata Anies, selain menjadi lembaga yang mandiri dan punya wewenang, KPK juga harus memiliki sistem pengawasan yang baik dalam menjalankan tugasnya dalam menindak praktik korupsi.

"Karena praktik korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik, sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi," kata dia.