Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan, aspek keadilan harus diperhatikan pada saat proses pengambilan keputusan maupun membuat suatu kebijakan.
Anies pun berkomitmen untuk mewujudkan rasa keadilan seandainya terpilih menjadi pemimpin pada periode mendatang. Menurut dia, kemajuan sebuah negara berhubungan erat dengan keadilan.
Baca Juga
"Kita akan maju dalam keadilan. Tanggung jawab kita memasukan unsur keadilan di dalam seluruh pengambilan kebijakan. Kami pernah lakukan di Jakarta termasuk pengembalian kebijakan soal pertamanan, kebijakan terkait jalan raya, kebijakan terkait sekolah, kebijakan terkait kesehatan," ujar Anies saat hadir di "3 Bacapres Bicara Gagasan" di Grha Sabha Pramana UGM, Yogjakarta, Selasa (19/9/2023).
Advertisement
Anies kemudian bicara pentingnya mengutamakan keadilan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Dia mengatakan, selama ini sudah melakukan pembangunan bukan setahun dua tahun, namun lebih dari tujuh dekade dan yang menerima manfaat masih sebagian.
"Dan Ketika faktor keadilan dimasukkan apa yang terjadi? Yang merasakan memanfaatkan jadi jauh lebih luas. Mereka yang selama ini tidak dapat manfaat kemudian mendapatkan manfaat," papar Anies.
Menurut dia, Republik Indonesia didirikan bukan sekedar meningkatkan kesejahteraan, melainkan juga untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Itu kalimat terpenting dari situ kita berharap ada persatuan ada kebepersamaan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan," terang dia.
"Namanya Indonesia bersatu, bhinneka yang ika, guyub mensyaratkan keadilan. Tanpa keadilan tidak ada persatuan, tanpa keadilan tidak ada kebersaamaan, tanpa keadilan tidak ada ketenangan. Hadirkan keadilan maka Indonesia akan makmur tenang bahagia," Anies menandaskan.
Anies Mengaku Tak Ada Pengusaha Besar Mau Danai Kampanyenya: Mereka Takut
Sebelumnya, Bakal Calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengakui tidak ada pengusaha dari perusahaan besar yang mau mendanainya untuk melakukan kegiatan kampanye politik sejak diusung menjadi Bacapres untuk Pilpres 2024.
Anies menyebut, hanya pengusaha kelas kecil hingga menengah yang berani mendekat memberikan bantuan.
Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan jurnalis senior Najwa Shihab saat hadir di "3 Bacapres Bicara Gagasa" di Grha Sabha Pramana UGM, Yogjakarta, Selasa (19/9/2023).
"Yang membantu ukuran yang menengah yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati, semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat, yang mendekati yang tengah-tengah ini semua," kata Anies.
"Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan?," sahut Najwa.
"Itu harusnya tanya ke mereka tuh, kenapa enggak dekat?," ujar Anies.
"Kan yang menyatakan anda, jadi saya follow up question-nya ke anda?," kata Najwa.
"Takut," jawab Anies.
Advertisement
Cerita Anies soal Pengusaha
Menurut Anies, banyak pengusaha yang ketakutan untuk memberikan bantuan karena mengalami intimidasi. Anies bercerita, ada pengusaha yang pernah diperiksa pajaknya usai membantunya dalam kegiatan politik relawan.
"Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi bertemu sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. pemeriksaan pajak pemeriksaan yang lain-lain dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu, setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. yang katanya random apa yang terjadi takut orang mau bantu," terang Anies.
"Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya, mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event, mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing bukan tempat kita. Tidak ada (pengusaha) yang besar," lanjut Anies.
Oleh sebab itu, Anies menduga ada alat negara yang sengaja digunakan untuk mengintimidasi pihak-pihak yang membantu pencalonannya sebagai capres untuk Pilpres 2024.
"Itu laporannya begitu. Iya (diintimidasi alat negara)," ujar Anies.
Lebih lanjut, Anies menyebut tak mengetahui itu perbuatan siapa. Meski begitu, dia menyebut hal itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan."Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangan nya seperti itu," kata dia.