Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menyerahkan sepenuhnya pilihan politik kepada masing-masing warga NU atau Nahdliyin di Pilpres 2024.
Menurut dia, Nahdliyin memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pemimpin, termasuk bila ingin mengikuti pilihan pemimpin mengikuti Presiden Jokowi.
Baca Juga
"Ya itu kan terserah orang yang milih, bukan terserah PBNU. Kalau orang NU ingin ikuti Pak Jokowi ya silakan nanya sendiri ke beliau," kata pria karib disapa Gus Yahya tersebut di Kompleks Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Advertisement
Gus Yahya mengakui, memang ada kedekatan antara PBNU dan Presiden Jokowi. Terlebih, sosok Jokowi baru saja diangkat oleh PBNU sebagai salah satu anggota dewan pengampu dari badan yang baru saja dibentuk yaitu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dengan surat keputusan (SK) yang resmi.
"Perlu diketahui bahwa pengangkatan Insinyur Joko Widodo sebagai dewan pengampu GKMNU bukan sebagai presiden, tapi sebagai warga NU dan SK-nya berlaku lebih dari 2024. Jadi beliau bukan presiden pun masih jadi dewan pengampu, itu makanya saya sebut insinyur Haji Joko Widodo karena itu sebagai pribadi," jelas Gus Yahya.
Tak Terlibat Politik Praktis
Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (MuNas-KonBes) tahun 2023, PBNU menegaskan untuk tidak akan terlibat politik pilih memilih atau pun dukung mendukung pada tahun 2024 nanti.
Menurut KH. Ulil Abshar Abdallah sebagai penanggungjawab dalam komisi rekomendasi MuNas-KonBes NU, jalan politik dipilih NU berdasarkan kemaslahatan umat.
“Berpolitik NU bukanlah politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Sebab NU berpolitik berdasarkan nilai, berdasarkan nilai kemaslahatan, dan kesejahteraan dan keadilan. ” kata Kiai Ulil saat membacakan hasil rekomendasi MuNas-KonBes NU 2023 di Kompleks Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9).
Advertisement