KPU Gandeng TNI-Polri Distribusikan Logistik Pemilu ke Wilayah Terpencil

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menggandeng TNI/Polri untuk pendistribusian logistik pemilu 2024.

Menurut Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, fungsi TNI/Polri sangat dibutuhkan demi menjangkau lokasi pemilih yang berada di wilayah terpencil di pelosok Tanah Air.

"Kami sudah koordinasi ke pemerintah, TNI/Polri karena logistik pemilu, seperti surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, posisi terakhir berada di KPU kabupaten/kota kemudian dilipat disortir sampai ke tempat pemungutan suara (TPS)," kata Hasyim saat jumpa pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

"Sehingga kami minta tim mengidentifikasi daerah terluar, terjauh terpencil, tersulit di daerah mana saja untuk menuju ke sana transportasinya apa? Jadi kami siapkan TNI/Polri," ujar Hasyim.

Selain soal cara pendistribusian logistik, Hasyim memastikan KPU juga akan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) untuk mengetahui prakiraan cuaca sepanjang masa produksi dan distribusi surat suara yang akan dimulai Oktober mendatang.

Hasyim beralasan hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya bencana alam yang umumnya terjadi pada periode tersebut.

"Kita sudah mengetahui pemungutan suara 14 Februari 2024, sementara cuaca kita ada kemarau dan penghujan dan secara periodik musim penghujan itu Oktober sampai April. Artinya, kira-kira pengadaan barang logistik distribusi dan bahkan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ada di musim penghujan," kata Hasyim.

Hasyim memastikan, tim KPU sejak awal tahun sudah bergerak di tiap provinsi, kabupaten/kota untuk melihat pola cuaca pada Oktober 2022 hingga April 2023. Seandainya terjadi bencana tanah longsor, ombak tinggi, hujan deras yang menyebabkan banjir, maka KPU sudah tahu titik lokasinya.

"Dengan begitu teman-teman di KPU provinsi, kabupaten/kota bisa mendesain dan memprediksi penempatan dan pendistribusian logistik, termasuk kami berkordinasi juga dengan BMKG yang mempunyai kewenangan soal ini," Hasyim menandasi.