Partai Garuda Harap Ganjar Pranowo Tak Manfaatkan Disabilitas dalam Janji Kampanye Pilpres 2024

Kemudian menurut Teddy, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, sebagai Gubernur, Ganjar adalah wakil pemerintah pusat yang ditugaskan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota yaitu bupati dan wali kota.

"Jadi yang dipublikasikan Ganjar bersama penyandang disabilitas adalah bagian dari seremonial penyelengaraan pemerintahan," ucap dia.

Teddy menyebut, penyandang Disabilitas yang ditempatkan pada perusahaan hanya 1,12%. Itu artinya, kata dia, Ganjar sama sekali tidak melaksanakan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan.

"Karena memang berdasarkan pernyataan Ganjar Pranowo sendiri, ternyata beliau sama sekali tidak mengetahui jika ada aturan untuk menempatkan penyandang disabilitas di Pemda, BUMD dan perusahaan swasta, termasuk kuota dan pelatihan. Bagaimana beliau mau melaksanakan tugasnya jika tahu saja tidak?," terang dia.

"Sudahi kampanye dengan memanfaatkan penyandang disabilitas dan kaum yang lemah. Kampanyekan gagasan dan program. Mereka hanya dijadikan objek, dijual kekurangannya, agar mendapatkan pujian sebagai orang yang peduli dan sempurna. Foto dan seremonial yang hanya itu-itu saja jangan dipergunakan untuk memframing seolah-olah Ganjar benar-benar peduli akan penyandang disabilitas, itu sangat tidak pantas," jelas Teddy.

Sebelumnya, bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengungkapkan rencananya untuk memberikan peluang lebih besar kepada teman-teman disabilitas di Indonesia dalam dunia kerja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai, tanpa ditegaskan atau dijanjikan Ganjar, memang sudah ada aturan dalam Undang-Undang (UU) yang mewajibkan pemerintah untuk memerkerjakan disabilitas.

"Ganjar Pranowo mengatakan, kalau beliau menjadi Presiden mau memberikan lapangan pekerjaan untuk para disabilitas. Ganjar mengatakan harus ada kewajiban pemerintah dan perusahaan untuk penyandang disabilitas bekerja, kalau perlu dikasih kuota. Itu yang akan dilakukan Ganjar agar kaum disabilitas bisa bekerja, beliau (Ganjar) akan paksakan dengan aturan agar ada kuota dan akan buat pelatihan kerja," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Senin 2 Oktober 2023.

"Terlihat hebat, terlihat heroik, terlihat peduli dan merakyat, tapi palsu, karena ini malah memperlihatkan fakta bahwa ketika beliau (Ganjar) menjadi Gubernur, beliau sama sekali tidak memperhatikan para penyandang disabilitas. Kenapa? Karena beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa ada UU tentang penyandang disabilitas yang mengatur kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas," sambung dia.

Menurut Teddy, bakal capres PDIP itu belum mengerti dan bahkan mungkin belum pernah menjalankan aturan tersebut, sehingga tidak tahu.

"Makanya beliau (Ganjar) tidak tahu kalau ada kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Kuotanya juga diatur dalam UU, pelatihannya juga diatur dalam UU. Jadi seharusnya beliau menjalankan perintah UU itu saat menjadi Gubernur," terang dia.

"Ganjar mau terlihat sempurna, tidak mau terlihat tidak tahu, malu untuk bilang tidak tahu, berakting untuk terlihat tahu, sehingga jadi sok tahu. Demi Pemilu, mendadak terlihat peduli. Sikap seperti ini jika dibiarkan tidak baik, karena menyikapi sesuatu tanpa memiliki ilmu sama sekali, asal-asalan, itu bisa menyesatkan banyak orang," sambung Teddy.

Teddy pun lantas membandingkan dengan sosok bakal capres Prabowo Subianto. Dia menilai Prabowo adalah sosok yang apa adanya dan tidak dibuat-buat.

"Prabowo adalah orang yang apa adanya, ketika tidak tahu dia katakan tidak tahu dan akan bertanya pada ahlinya, walaupun ditertawakan," ucap dia.

"Karena Prabowo tidak malu untuk terlihat tidak tahu. Beliau harus benar-benar mengerti agar ketika mengambil sebuah keputusan, itu tidak asal-asalan, karena bisa merugikan dan menyesatkan banyak orang," tegas Teddy yang juga merupakan Juru Bicara Partai Garuda tersebut.

Sebelumnya, bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengungkapkan rencananya untuk memberikan peluang lebih besar kepada teman-teman disabilitas di Indonesia dalam dunia kerja.

Dalam temu kangen dengan disabilitas di Jakarta Timur, Ganjar memaparkan gagasan pentingnya memberikan kuota khusus dalam pemerintahan dan perusahaan untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi kaum disabilitas.

Ganjar menekankan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan afirmatif dengan memberikan kuota pekerjaan khusus bagi disabilitas.

"Ya harus ada afirmasi. Maka umpama dalam ketenagakerjaan, mesti ada kewajiban perusahaan, pemerintah, kalau perlu dikasih kuota. Inilah tindakan afirmasi agar mereka (disabiltas) bisa bekerja," kata Ganjar saat ditanya wartawan soal pekerjaan untuk disabilitas, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Kamis 28 September 2023.

Ganjar menyampaikan itu saat temu kangen disabilitas dengan Ganjar di Badan Unit Usaha Mandiri, Posko Perjuangan Rakyat (Bumi Pospera) di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selain kuota pekerjaan, Ganjar juga memandang pentingnya persiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan disabilitas. Hal ini melibatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan agar mereka siap mengisi posisi yang tersedia.

"Nah kita bisa menyiapkan mereka agar mereka juga siap. Jadi ketemu, yang disini (pemerintah/perusahaan) dipaksa dengan aturan untuk memberikan kuota, yang sebelah sini (kaum disabilitas) disiapkan untuk dilatih agar nanti bisa mengisi kuota," tegas Ganjar.

Untuk peningkatan SDM secara merata, khususnya bagi penyandang disabilitas, Ganjar mendorong sekolah inklusi di seluruh daerah di Indonesia.

Ketika menjabat gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar telah melakukan terobosan luar biasa dengan menyiapkan SMA dan SMK Negeri di Jateng menjadi sekolah inklusi, di mana anak-anak berkebutuhan khusus bisa belajar di sekolah umum. Selain itu, meningkatkan kualitas SLB Negeri di Jateng.

"Mesti kita bangun komitmen kita semua untuk membangun semua sekolah mesti siap untuk inklusi, sehingga semua akan bisa mendapatkan akses yang sama," tegas Ganjar.