Pemprov DKI Siapkan Semua GOR Untuk Logistik Pemilu 2024

Ilustrasi - Logistik Pemilu. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta meminjamkan seluruh gelanggang olahraga (GOR) untuk kebutuhan logistik Pemilu 2024. Meski demikian, masih terdapat 11 GOR yang sedang direvitalisasi sehingga tak dapat dipinjamkan kepada KPUD DKI Jakarta.

"Ada 11 yang direvitalisasi total. Jadi bangun baru karena memang sudah rata. Di timur satu paket ada empat GOR. Di Selatan ada empat GOR dan di pusat ada tiga GOR," kata Kepala Dispora DKI Jakarta Andri Yansyah kepada wartawan di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 10 Oktober 2023.

Untuk mengganti GOR yang direvitalisasi, Andri menyebut bahwa KPUD akan berkoordinasi dengan dinas lain agar dapat memanfaatkan sarana prasarana untuk kebutuhan logistik.

"Mereka akan koordinasi dengan SKPD lain. Misal dengan Dinas Pendidikan. Contoh kegiatan pembangunan di Mampang, kan tidak mungkin Mampang tidak ada. Jadi nanti akan berkoordinasi dengan SKPD lain ada gak aset-aset Pemprov yang bisa digunakan untuk logistik KPU," jelas Andri.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki GOR untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Perbaikan ini ditargetkan rampung Desember 2023.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Taufan Bakri pun mengatakan, pihaknya telah meninjau GOR-GOR yang sedang diperbaiki untuk dapat menunjang Pemilu 2024.

"Kegelisahan tentang KPU, tentang sarana betul. Kami sudah meninjau GOR-GOR yang dalam perbaikan. Dalam waktu dekat mungkin Desember sudah bisa layak pakai," kata Taufan dalam rapat kerja bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/7).

Meski demikian, Taufan tak merinci jumlah GOR yang sedang dan akan diperbaiki. Ia hany menegaskan bahwa GOR dapat menjadi gudang penyimpanan logistik.

"Ketika surat suara datang, GOR-GOR itu sudah siap dipakai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami tinjau kembali kesiapannya. Daripada sarana dan prasarana akan kami tingkatkan," tambah Taufan.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengunjungi Komisi A DPRD pada Selasa (18/7) kemarin untuk membahas sejumlah isu strategis Pemilu 2024.

Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengubah aturan terkait aturan batas usia capres dan cawapres. Ketua MK periode 2008-2013 menjelaskan Undang-undang No.17 Tahun 2017, tentang Pemilu yang sedang diuji materi di M...

2 dari 4 halaman

Ada Kecamatan Belum Miliki GOR

20151208-Begini Pendistribusian Kotak Suara Pilkada Serentak 2015 di Tangsel — Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendistribusikan logistik Pemilu Kepala Daerah Tangerang Selatan di Kelurahan Kebon Kacang Timur, Tangsel, Selasa (8/12). Pemungutan suara Pilkada Tangsel akan digelar melalui 2.245 TPS. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan isu-isu yang perlu menjadi atensi. Salah satunya adalah adanya kecamatan yang belum memiliki GOR. Padahal, tambah Wahyu, GOR dapat dimanfaatkan sebagai gudang logistik untuk mendukung Pemilu 2024 mendatang.

"Terdapat kecamatan yang saat ini tidak ada GOR karena masih dalam proses pembangunan. Padahal selain digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara setelah dari TPS, GOR diperlukan sebagai tempat rekapitulasi," kata Wahyu dalam rilis resminya, Rabu (17/8).

Selain itu, Wahyu juga menyampaikan terkait fasilitasi ruang kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kecamatan dan kelurahan.

"Saat ini kondisi ruang kerja PPK dan PPS belum semuanya memadai. Untuk itu diperlukan dukungan agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai badan adhoc penyelenggara dengan baik," tambah Wahyu.

3 dari 4 halaman

Penyaluran Logistik Pemilu di Jatim

Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq optimistis penyaluran logistik pemilu 2024 tahap pertama bisa didistribusikan.

"Pengadaan logistik tahap pertama yang tidak berkaitan dengan penetapan DCT dan Daftar Pasangan Calon (DPC). Seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel, sudah kami dilakukan. Insya Allah pekan depan sudah bisa dimulai distribusi dari penyedia logistik ke KPU kabupaten/ kota di Jatim,” ujarnya di Surabaya, Rabu (4/10/2024).

Rozaq mengungkapkan, proses pengadaan sampul, gembok/ kabel ties, pengaman kotak suara, alat kelengkapan TPS, PPS dan PPK, serta tanda pengenal akan dilakukan selanjutnya.

Sedangkan untuk pengadaan logistik pemilu tahap kedua berkaitan dengan penetapan DCT dan DPC seperti surat suara, alat bantu tunanetra Pilpres dan DPRD, formulir, serta DCT dan DPC.

"Anggaran pengadaan logistik tahap pertama itu dialokasikan sebesar Rp 72 miliar dari KPU RI. Namun Alhamdulillah bisa dilakukan efisiensi sehingga yang sudah terealisasi di tahap pertama ini hanya Rp 35 miliar atau ada efisiensi 48 persen,” ucap Rozaq.

Mantan komisioner KPU Sampang tersebut menjelaskan, daerah yang siap menerima logistik pemilu 2024 adalah KPU Kabupaten Sumenep, Sampang, Situbondo, Kota Madiun maupun Kediri.

“Daerah-daerah itu sudah siap menerima logistik pemilu karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat khususnya menyangkut keberadaan gudang penyimpanan,” ujarnya.

4 dari 4 halaman

Sediakan Gudang Penyimpanan

Rozaq menyebut, sedangkan KPU kabupaten/ kota yang belum menyediakan gudang penyimpanan, masih melakukan negosiasi dan segera siap ditempati untuk logistik pemilu 2024.

“Dalam distribusi logistik, kami juga akan bekerjasama dengan PT Pos, TNI dan Polri sebagaimana pengalaman pemilu sebelumnya sehingga bisa dipastikan H-1 pemilu logistik sudah siap di PPS dan KPPS,” ucapnya.

Rozaq menjelaskan, jumlah logistik yang sudah dicetak untuk memenuhi kebutuhan pemilu 2024 di wilayah Jatim itu meliputi kotak suara sebanyak 604.662 buah, bilik suara sebanyak 482.664 buah, tinta 480.604 buah dan segel sebanyak 11.599.946 buah.

"Prinsip pengadaan logistik pemilu 2024 oleh KPU beserta jajarannya menekan pada 6T yakni, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya,” ujarnya.