Ganjar Pranowo Gagas Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

Gagasan yang disampaikan oleh Ganjar ini bukan tanpa alasan. Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ia menghadirkan sekolah SMKN gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Program yang dibuat Ganjar ini sudah teruji dengan menghadirkan lulusan yang langsung siap bekerja.

“Mereka langsung siap bekerja dan kini menjadi tulang punggung keluarga,” beber Ganjar.

Selain itu, Ganjar mengaku optimis bisa mewujudkan hal tersebut menjadi program nasional. Namun diperlukan sistem pemerintahan yang harus saling mendukung satu sama lainnya.

“Maka bila anggaran negara bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” tukas dia.

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkap andilnya, dalam menghapus diskriminasi terhadap warga minoritas atau keturunan Tionghoa.

Menurut Ganjar, hal itu dilakukan sewaktu menjabat sebagai Anggota DPR RI tahun 2004 saat membidani lahirnya Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Ganjar bercerita, saat itu aturan kewarganegaraan masih mendiskriminasi warga minoritas. Sebab, berdasarkan UU No.62 Tahun 1958 terdapat perbedaan bagi warga negara Indonesia dan keturunan.

"Saya menyerap kegelisahan ini. Bersama teman-temannya di DPR kala itu saat membidani lahirnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," kata Ganjar saat mengisi Kuliah Umum bertema Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Rabu (11/10/2023).

Politikus PDIP ini melihat, ketika payung hukum anyar tentang kewarganegaraan itu muncul, masyarakat menyambutnya dengan suka cita. Sebab beleid tersebut mengusung prinsip kesetaraan, tidak ada diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, kesetaraan gender, dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Tidak ada lagi pemisahan WNI dan keturunan. Yang ada hanya WNI dan warga negara asing,” ungkap Ganjar.

Ganjar menyebut, Undang-Undang (UU) tersebut juga menguatkan status anak pada tiga kelompok rentan.

Yakni anak dari perkawinan campur sah orang tua asing dan indonesia, anak di luar perkawinan sah orang tua asing dan indonesia, serta pengukuhan status WNI anak yang lahir di Indonesia walaupun status orang tuanya tidak diketahui atau meninggal.

"UU ini menguatkan bahwa anak dengan status rentan akan diakui, dilindungi, dan diperlakukan sebagai WNI," tegas Ganjar.