Kapolri Minta Jajarannya Antisipasi Daerah Rawan Konflik saat Pemilu 2024

Selain konflik dan bencana, Listyo menyampaikan, kasus terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Tercatat, ada penyelenggaraan pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror.

"Dan ini tidak boleh terjadi di pemilu 2024. Terlebih saat ini perang antara hamas dengan Israel sedang bereskalasi dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di dalam negeri," ujar dia.

Listyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.

"Sehingga kita bisa memastikan kita minimalkan tidak ada letupan sekecil apapun pada pemilu 2024," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Listyo mengingatkan penanganan tindak pidana pemilu agar berkoordinasi, berkolaborasi antar pilar sentra gakkumdu supaya penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana Pemilu dapat dilakukan secara profesional, transparan.

"Sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat," tandas dia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun, Jawa Timur memetakan wilayahnya yang dinilai rawan terjadi konflik saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bakesbangpol Kabupaten Madiun Muhaimin mengatakan pemetaan kerawanan merupakan upaya awal untuk mengantisipasi terjadi konflik sosial.

"Upaya pencegahan dan penanganan konflik tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, namun harus lintas sektoral dengan menggandeng TNI, Polri, dan terkait lainnya," ujar Muhaimin di Madiun, Minggu.

Menurutnya, Kecamatan Pilangkenceng tercatat masuk peta kerawanan. Salah satunya di Desa Gandul yang sempat terjadi sengketa pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Sisa-sisa sengketa tersebut dikhawatirkan mampu menyulut konflik jelang Pemilu 2024.

"Apalagi banyak masyarakat yang kritis. Pilkades dan pilkada jangkauannya lebih dekat dan berdampak langsung ke masyarakat," katanya.

Sedangkan wilayah lain disebutnya cenderung kondusif. Dari hasil pantauan di sejumlah wilayah lainnya, belum ditemukan potensi penyebab konflik pemilu.

Kondisi itu wajar, sebab suhu politik saat pemilihan legislatif (pileg) berbeda dengan pilkades dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Selain itu, kerawanan konflik justru bisa terjadi di internal partai. Jelang penetapan daftar calon tetap (dct) dan kampanye, para bakal calon legislatif (bacaleg) berusaha membuka lebar peluang lolos ke kursi dewan.

"Masa kampanye juga jadi tahapan yang rawan. Karenanya pemantauan terus dilakukan," kata dia.

Bakesbangpol juga bekerja sama dengan instansi terkait meliputi kepolisian, TNI, hingga lembaga penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi wilayah rawan konflik ini.

"Harapan kami pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar," katanya.