Jawaban Gibran soal Sanksi, Dinasti Politik, hingga Nasibnya di PDIP

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih enggan bicara banyak perihal situasi politik saat ini. Putra Presiden Jokowi itu resmi diusung Partai Golkar dan sejumlah partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Gibran dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media, salah satunya perihal sanksi yang mungkin diberikan PDI Perjuangan (PDIP) apabila dia menerima tawaran menjadi cawapres Prabowo.

Diketahui, meski sudah berembus isu kencang Gibran Rakabuming Raka akan masuk Partai Golkar, tapi sampai saat ini Gibran masih menjadi kader PDIP.

"Siap ya (bila dijatuhi sanksi PDIP). Makasih ya. Besok lagi, besok lagi," kata Gibran saat menghadiri acara deklarasi 'Indonesia Memanggil Gibran' di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu malam (21/10/2023).

Tanggapan lain yang dijawab Gibran yakni soal penilaian sejumlah pihak terkait dinasti politik Jokowi. Sebagaimana kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menolak putra sulung Presiden Jokowi itu maju sebagai cawapres.

"Biar warga yang menilai ya, makasih ya, makasih," jawab Gibran saat ditanya soal dinasti politik.

Terakhir, pertanyaan yang dijawab Gibran yakni soal nasibnya sebagai kader PDIP. Ia hanya menyampaikan kalau hal tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

"Tadi kan saya sudah jawab, saya sudah ketemu Mbak Puan ya. Udah ya, besok lagi ya, besok lagi," ucapnya.

Pertemuan dengan Puan diketahui berlangsung menjelang diumumkan Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Sebelumnya, nama Gibran saat ini santer menjadi cawapres yang bakal diusung mendampingi Capres Prabowo Subianto. Partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) hampir seluruhnya mendukung Gibran. Seperti, Partai Golkar, Gelora, Garuda, Prima.

Sementara untuk PAN, PBB, Partai Demokrat belum secara tegas mendukung Gibran karena sudah memiliki calon yang ingin diusung.

PAN sudah memiliki calon sendiri yakni, Erick Thohir, PBB mengusung ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, dan Partai Demokrat mengusung Khofifah Indar Parawansa. Namun, dalam penentuan cawapres yang akan diusung ditentukan oleh Prabowo selaku capres.