MK Tolak Gugatan Capres-Cawapres Tidak Bisa Maju Lebih 2 Kali di Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil tentang UU Pemilu dengan perkara nomor 104/PUU-XXI/2023 perihal capres-cawapres tidak bisa maju dua kali di Pilpres oleh pemohon Gulfino Guevarrato.

Hal itu diputuskan majelis hakim pada sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/10/2023).

"Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman.

"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," sambungnya.

Dalam kesimpulannya, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang Pasal 169 huruf n UU 7/2017. Pokok permohonan pemohon kehilangan objek sepanjang Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

Sebagai catatan, terdapat beberapa nomor perkara di MK terkait uji materil batas usia capres-cawapres, di antaranya adalah pertama, gugatan nomor 102/PUU-XXI/2023 terkait uji materi UU Pemilu dengan pemohon Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro.

Dalam petitumnya meminta agar batas usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM.

Selanjutnya, gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan perkara nomor 107/PUU-XXI/2023 perihal maksimal umur capres-cawapres 70 tahun. Pemohon dalam gugatan ini yakni Rudy Hartono.