MK Tolak Gugatan Maksimal Dua Kali Maju Pilpres, Ini Pertimbangan Hukumnya

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi kembali menolak gugatan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan atas perkara 104/PUU-XXI/2023 perihal capres-cawapres tidak bisa maju dua kali di pilpres. Gugatan dilayangkan oleh seorang bernama Gulfino Guevarrato.

"Mengadili, satu menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Anwar Usman, pada Senin (23/10/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menguraikan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di antaranya, Pasal 6 UUD 1945 mengatur syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Pasal 6A UUD 1945 mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden, Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Isra mengatakan, syarat pencalonan menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang datur dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017, yaitu "belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama", pada dasarnya merujuk pada rumusan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak dua kali masa jabatan, atau dua periode masa jabatan, dalam jabatan yang sama.

Dia menjelaskan, norma yang oleh Pasal 7 UUD 1945 ditujukan sebagai pembatasan masa jabatan oleh Pasal 169 UU 7/2017 diambil alih kemudian dikonversi dan diubah menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden.

Sementara itu, perihal pembatasan masa jabatan yang demikian, Mahkamah telah mengadili dan memutus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX1/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2023.

"Dari sisi perumusan pembentukan undang-undang, makna norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 demikian menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas. Sehingga, manakala Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan makna tambahan (yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna dari rumusan aslinya, yaitu mengenai pembatasan frekuensi jumlah pencalonan maksimal 2 (dua) kali permintaan demikian tidak saja membuat makna baru atas norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Isra.

"Bahwa selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX12023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, telah mengambil sikap untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pembatasan-pembatasan bagi warga negara Indonesia yang ingin menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden," sambung dia.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang meminta agar Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama", adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, Gulfino mempersoalkan ketiadaan pembatasan jumlah pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk orang yang berniat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berpotensi merugikan pemohon karena mengurangi kesempatan pemohon dan warga negara Indonesia lainnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian menurut pemohon, norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.