Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, penting menjaga persatuan setelah masuk Pemilu 2024, di mana diprediksi akan ada tiga pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi.
Hal ini merespons pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Jumat 20 Oktober 2023, di mana meminta seluruh pihak mengedepankan adu gagasan dan tidak menggunakan politik pecah belah yang membuat masyarakat yang menjadi korban.
Baca Juga
"Setuju dengan Pak Kapolri. Sekarang kan ketiga capres cawapres sudah dideklarasikan, pasti masyarakat punya pilihan yang berbeda-beda. Itu adalah hal yang sangat wajar dalam berdemokrasi," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).
Advertisement
"Yang penting, kita sebagai masyarakat baiknya mengedepankan adu gagasan, ide dan terobosan dari para kandidat, dan bukan yang lainnya," sambungnya.
Sahroni juga mengingatkan agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menerima pemberitaan terutama di media sosial, demi menghindari hoaks yang bisa memecah-belah bangsa.
"Belajar dari yang sudah-sudah, sosial media bisa menjadi ajang subur untuk penyebaran hoaks politik. Makanya masyarakat harus bisa kritis dalam memilah dan memilih berita yang dikonsumsinya, agar kita tidak mudah terpecah-belah. Pokoknya 2024 ini harus zero hoaks," ungkap Politikus NasDem ini.
Dia juga mengajak masyarakat untuk berani bersikap menentang terhadap narasi-narasi yang mengarah pada perpecahan. Karena dirinya tidak ingin hal seperti itu merusak suasana Pemilu 2024.
"Bahkan kalau ke depan ada narasi-narasi perpecahan yang berusaha ‘dimainkan’ oleh oknum, mau itu di medsos atau di mana pun, masyarakat harus berani menolak. Jangan dikasih ruang. Malah kalau perlu, respon dengan ketawa aja hal-hal seperti itu," pungkasnya.
Â
Pernyataan Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Berdasarkan indeks kerawanan pemilu Bawaslu terdapat lima provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi. Sementara itu, berdasarkan indeks kerawanan pemilu tahap 3 Polri terdapat dua provinsi dan satu kabupaten kota berkategori sangat rawan
"Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lain jangan underestimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin," kata Listyo kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).
Listyo meminta jajaran terus memetakan potensi konflik sosial secara detil di wilayah masing-masing dan selesaikan potensi konflik hingga ke akar masalah.
"Apabila terdapat konflik yang mengganggu stabilitas Kamtibmas, pastikan penggunaan muatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta resesitas," ujar dia.
Â
Advertisement
Koordinasi dengan Semua Pihak
Lebih lanjut, Listyo mengatakan, anggotanya juga koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan bencana sehingga dapat dimitigasi.
"Siapkan pula rencana antisipasi bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu apabila nanti terdapat situasi bencana alam di suatu daerah seperti contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi lokasi pengungsian," ujar dia.
Selain konflik dan bencana, Listyo menyampaikan, kasus terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Tercatat, ada penyelenggaraan pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror.
"Dan ini tidak boleh terjadi di pemilu 2024. Terlebih saat ini perang antara hamas dengan Israel sedang bereskalasi dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di dalam negeri," ujar dia.
Listyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
"Sehingga kita bisa memastikan kita minimalkan tidak ada letupan sekecil apapun pada pemilu 2024," ujar dia.