Diklaim Program Unggulan Gibran, Dana Abadi Pesantren dan KIS Lansia Ternyata Sudah Ada di Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Gibran Rakabuming Raka sempat membocorkan beberapa program unggulan  yang akan dia jalankan bersama Prabowo Subianto bila terpilih di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dua program yang ia sebut yaitu  Kartu Indonesia Sehat atau KIS lansia dan dana abadi pesantren.

Namun demikian, bocoran Program Prabowo-Gibran itu rupanya bukan program baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani  mengatakan dua program itu sudah ada di era masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. 

Sri Mulyani bahkan mengatakan Program dana abadi pesantren dan KIS Lansia sudah dianggarkan di APBD tahun ini. 

"APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya enggak sebut populis, tapi berpihak kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," ujar Sri Mulyani dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Rabu, 25 Novembr 2023.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan program KIS untuk lansia sebenarnya sudah tercover di dalam program KIS saat ini.

Ia menjelaskan para lansia yang tidak mampu itu sudah tercover dalam data program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"KIS untuk lansia sebetulnya sebagian besar lansia kalau tidak dalam keluarga mampu sudah tercover karena dalam daftar PKH atau sembako. jadi dia ada dalam dtks, seharusmya mereka-mereka itu sudah tercover karena ada dalam DTKS otomatis menjadi penerima PBI BPJS," jelas Isa.

Isa menyampaikan apabila ada lansia yang belum tercover, maka akan dilakukan perbaikan data. "Tapi seharusnya kita cukup dengan program saat ini," tambahnya.

Terkait dana abadi pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan program ini sudah ada di dalam dana abadi pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp106,1 triliun. Dia  menjelaskan total dana yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yakni sebesar Rp134,1 triliun. Sedangkan untuk pesantren Rp250 miliar.

"Pengelolaan programnya sendiri dikelolah oleh Kemenag dan dibiayai LPDP. prosesnya berjalan, saat ini sedang lakukan seleksi-seleksi. Tujuannya meningkatkan kapasitas santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, pengambilan fatwa, dan lain-lain," tambahnya.