DKPP Tolak Aduan Bawaslu terhadap KPU soal Dugaan Pembatasan Pengawasan Pemilu

Sebagai ganti dalam penolakan aduan tersebut, Dewi mengatakan DKPP memutuskan untuk merehabilitasi Hasyim serta para anggota KPU yang terlapor sejak putusan dibacakan. Sekurang-kurangnya keputusan itu akan berlaku dalam tujuh hari kedepan setalah dibacakan dan harus dijalankan oleh KPU.

Lebih lanjut, kata Dewi, Bawaslu diminta untuk mengawasi pelaksanaan keputusannya.

Disisi lain, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah berkesimpulan aduan yang dilayangkan oleh Bagja bahwa pihak teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Dilansir dari Antara, Bawaslu mengadukan KPU dalam dua hal pada perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023, yaitu KPU diduga membatasi tugas pengawasan Bawaslu seperti yang diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas ini juga diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedua, KPU juga diadukan oleh Bawaslu karena diduga melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kemudian, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com