Sukses

PDIP Singgung Kartu Truf, Golkar: Pemilihan Gibran Karena Kartu Indonesia Pintar

Nusron menegaskan, keputusan terpilihnya Gibran bukan karena adanya kartu truf. Namun, memberikan kesempatan kepada anak muda agar menjadi pemimpin bangsa Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik soal kartu truf yang dipegang saat menyinggung pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan, keputusan terpilihnya Gibran bukan karena adanya kartu truf. Namun, memberikan kesempatan kepada anak muda agar menjadi pemimpin bangsa Indonesia. 

Dia berkelakar bahwa, terpilihnya Gibran karena adanya Kartu Indonesia Pintar hingga Kartu Pra Kerja yang membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia. Bukan karena 'kartu truf', tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," kata Nusron, saat dikonfirmasi, Senin (30/10). 

Lebih lanjut, dia menekankan, bahwa dalam pemilihan Gibran juga tidak ada pembangkangan dalam konstitusi. 

"Justru Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya. Tidak ada istilah pembangkangan rakyat, justru ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai," ujar dia.

"Sebab dari awal Pak Jokowi menjadi Presiden dan Gibran menjadi Walikota karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat. Bukan untuk mengabdi dan melayani partai. Karena hakekat pemimpin ada petugas rakyat bukan petugas partai," imbuhnya. 

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik bahwa mereka tersandera kartu truf. 

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (30/10). 

 

2 dari 2 halaman

Anggap Pembangkangan Politik

Hasto mengatakan beberapa ketum parpol mengaku tersandera kartu truf dalam proses pengusungan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto. 

Dalam dunia politik, kartu truf merupakan istilah yang berarti rahasia untuk mengunci gerakan politikus lain. Akibat kartu truf itu, para ketum parpol mengaku hanya mempunyai masa hidup harian dan berada di bawah tekanan kekuasaan. 

"Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto.

Pengusungan Gibran menjadi cawapres Prabowo, menurut Hasto, merupakan pembangkangan politik atau political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstutusi," kata Hasto.

Hasto mengatakan peristiwa ini merupakan awan gelap bagi demokrasi. Dia mengklaim rakyat Indonesia memahami dengan sendirinya siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan. 

"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu," kata Hasto.

 

Reporter: Alma Fikhasari 

Sumber: Merdeka.com