Megawati Ketawa Lihat Manuver Politik Jokowi dan Keluarganya

Djarot menyatakan partainya antipolitik dinasti. Hal itu menurutnya tercermin dari aturan internal yang melarang satu keluarga maju di daerah pemilihan (dapil) yang sama.

"PDIP itu anti loh membikin dinasti itu. Contohnya suami istri, misalnya, tidak boleh dicalonkan menjadi anggota DPR atau legislatif di tingkatan yang sama. Misalkan saya sebagai caleg dari Sumut, istri saya juga anggota DPR, itu enggak boleh. Jangankan di satu dapil, beda dapil enggak boleh," kata Djarot.

"Jadi kita PDIP itu melawan dinasti politik, kita batasi," sambung Djarot.

Djarot lantas membantah tudingan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan anak dari Presiden pertama RI Soekarno juga merupakan bagian dari politik dinasti. Menurut Djarot, Megawati merintis karier dari bawah dan juga saat ayahnya sudah meninggal dunia.

"(Mega) jadi wakil presiden, presiden, ketua partai juga ya. Oh itu dinasti politiknya Bung Karno, kan begitu. Saya katakan, enggak benar. Betul bahwa Ibu Mega itu (anak) Bung Karno, tapi beliau melalui proses penggemblengan di dalam politik itu dari bawah. Dan ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun," jelas Djarot.

Djarot kembali menjelaskan bahwa Megawati masuk PDI 86 sebagai anggota DPR. "Sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," kata Djarot.

Sementara itu, terkait tudingan politik dinasti yang dilakukan Puan Maharani, Djarot menyebut Puan merintis karier juga dari bawah, bukan saat Megawati menjabat presiden.

"Terus ada yang mengatakan bagaimana dengan Mbak Puan? Sama. Mbak Puan juga dari bawah. Mbak Puan dicalonkan sebagai anggota DPR RI itu ketika Ibu Mega sudah bukan presiden, tidak lagi berkuasa ya kan. Jadi itu by process juga," kata dia.

"Dari DPR RI dan suaranya terbanyak sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga. Ini kalau masalah dinasti dari keturunan," pungkasnya.

Baca juga Amien Rais soal Isu Politik Dinasti: Bukan Lagi Pengkhianatan, Tapi Puncak Pengkhianatan

Djarot mengungkapkan alasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih Ganjar Pranowo sebagai capres untuk pilpres 2024.

"Kenapa harus Ganjar? Ibu Mega sudah melewati satu masa, satu fase beliau tidak mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya. Beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang dipentingkan adalah bagaimana masa depan bangsa kita ini," kata Djarot.

Menurut Djarot, Megawati melakukan analisis panjang sebelum memutuskan nama Ganjar Pranowo. Ia juga menyebutkan, Ganjar dipilih bukan secara karbitan atau secara instan.

"Ganjar Pranowo itu merintis dari sangat bawah. Beliau juga ikut pertama kali di dalam membangun, membentuk dan mengisi sekolah partai. Kaderisasi. Kemudian ditugaskan di DPR, ini semua penugasan itu dievaluasi terus menerus," kata dia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres merupakan hasil dari political disobidience atau pembangkangan politik yang turut didukung oleh rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Menurut Hasto, langkah Gibran Rakabuming Raka berseberangan dengan sikap rakyat Indonesia yang secara kultural adalah bertakwa kepada Tuhan. Sebagai negeri spiritual, persoalan moralitas, nilai kebenaran, serta kesetiaan pun sangatlah dikedepankan.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," jelas Hasto.

Bagi Hasto, hal itu menjadi bagian dari situasi kelam dalam demokrasi saat ini. Dia pun yakin, seluruh rakyat Indonesia sangat memahami siapa yang meninggalkan demi ambisi kekuasaan semata.

"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," Hasto menandaskan.

Baca juga Pengamat Sebut Waspadai Politik Dinasti, Ancam Demokrasi