Diduga Gelar Rapat Kemenangan untuk Gibran, Ini Penjelasan Wamendes Paiman Raharjo

Soal kalimat melapor Pratikno dan Jokowi, Paiman membantah hal itu dalam kapasitas keduanya selaku pejabat negara. Sebab, nama keduanya merujuk posisinya di kelompok relawan Sedulur Jokowi sebagai dewan pembina.

“Jadi kalau dilihat dari narasi kejadian, bahwa ini rapat internal sebuah relawan yang sengaja dihembuskan ke publik untuk membuat kegaduhan dan menjatuhkan citra ketua umum Sedulur Jokowi yang kebetulan saat ini sebagai Wamendes PDTT,” yakin Paiman.

Paiman menegaskan, dengan jabatannya sebagai wakil menteri tidak ada kaitan dengan dukung mendukung kandidat calon presiden dan wakil presiden.

“Aneh dan heran mengapa ada pihak yang merasa kebakaran jengot wong ini rapat internal rutin dilakukan, kok diributkan dan dipermasalahkan. Mengapa menteri menteri dan wakil menteri yang terang-terangan hadir deklarasi dan mendukung capres-cawapres tertentu tidak diributkan?,” singgung Paiman.

Paiman meminta, rakyat harus cerdas dan jangan mudah diadu domba. Sebab saat ini belum memasuki masa kampanye.

“Belum ada calon resmi yang ditetapkan oleh KPU sehingga tidak bisa pertemuan rapat internal relawan dikategorikan sebagai aksi berkampanye,” dia menutup.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo viral setelah diduga memimpin rapat pemenangan Gibran Rakabuming Raka untuk Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan pada dasarnya, semua menteri dan wakil menteri dalam satu tahun sebelum Pemilu harus mengundurkan diri jika hendak terlibat dalam kerja-kerja pemenangan pasangan calon.

Tujuannya, semata demi menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan.

"Semua menteri dan wakil harus mengundurkan diri dari pososi menteri dilakukan untuk menjaga dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk pemenangan capres/cawapres tertentu," kata Ubed seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (31/10/2023).

Dia juga menjelaskan, sebenarnya aturan yang ada saat ini sudah mewajibkan perihal itu. Tidak sebatas kepada mereka yang mencalonkan diri, tetapi juga para pihak yang hendak mengampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres.

“Jadi jika Wamendes PDTT, Paiman Raharjo sudah mempromosikan Gibran tapi belum mengajukan izin atau cuti, maka ini adalah salah satu bentuk pelanggaran Pemilu,” yakin Ubed.

Ubed mengamini, segala bentuk pelanggaran harus diganjar dengan sanksi. Namun bicara soal sanksi, Ubed menyerahkan hal itu kepada pihak berwenang yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Sangat tidak patut wakil menteri sibuk melakukan dukung-mendukung dengan mengabaikan aturan kepemiluan,” tegas Ubed.