Bawaslu Diminta Aktif Jalankan Tugas dan Fungsinya Sebelum Masa Kampanye

Peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merancang strategi khusus untuk menghadapi potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di pemilu 2024. Ia memandang gejala-gejala yang mengarah ke arah itu sudah mulai terlihat.

Usep mencontohkan penurunan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Bali beberapa waktu lalu. Ia menduga tindakan itu sengaja dilakukan penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya untuk memuluskan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke provinsi tersebut.

"Sulit untuk menyangkal bila Presiden bakal netral dalam pemilu 2024. Apalagi, sang anak (Gibran Rakabuming Raka) juga maju. Sulit juga membantah bila aparat tidak digunakan untuk kepentingan politik," kata Usep, Kamis (9/11/2023).

Menurut Usep, seluruh penjabat kepala daerah saat ini berada di bawah "kendali" presiden. Keberadaaan para penjabat yang tak dipilih langsung oleh rakyat itu potensial dijadikan alat pemenangan pasangan calon tertentu.

Selain itu, ia juga tak percaya Jokowi bakal benar-benar menghukum penjabat kepala daerah yang terindikasi memihak Prabowo-Gibran.

"Jokowi itu antara panggung belakang dengan panggung depan berbeda. Dia bilang pj kepala daerah harus netral. Padahal, tidak demikian," ucap Usep.

Usep mengatakan pemilu 2024 merupakan pertaruhan integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Sebelum melakukan pengawasan, ia juga meminta agar Bawaslu menjaga netralitas. Pasalnya, Usep melihat pengkondisian pemenangan Prabowo-Gibran sudah sangat terencana.

"Kalau berharap dengan masyarakat untuk berani melaporkan, menurut saya agak susah, karena ini hampir semuanya sudah termanajemen dengan baik untuk kepentingan tertentu. Selain itu, penyelenggara itu juga harus awas. KPU dan Bawaslu yang dituntut profesional. KPU itu kan punya kaki sebenarnya. Di kecamatan itu kan punya panita pengawas," ucap Usep.

Tak hanya aparat penegak hukum dan ASN, isu ketidaknetralan lembaga negara dalam pemilu juga dialamatkan kepada KPU. Saat ini, KPU digugat Rp75 triliun karena meloloskan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ketika Gibran didaftarkan, belum ada PKPU yang dibuat sebagai aturan turunan putusan MK.

Ketika itu, PKPU tidak bisa dibuat lantaran anggota DPR sedang masa reses. Sebagaimana amanat undang-undang, KPU harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR dalam penyusunan PKPU.

Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku menitipkan pesan kepada Presiden Jokowi untuk pemilu 2024.

Pesan itu disampaikan Anies saat dirinya bersama dua kandidat calon presiden lainnya yaitu Prabowo dan Ganjar sama-sama diundang makan siang bersama di Istana Merdeka Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Kami (Anies-Muhaimin) sampaikan kepada Beliau (Presiden Jokowi) bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Presiden dan mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres," kata Anies kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta.

Mendengar hal itu, Presiden Jokowi mengaku telah mengumpulkan penjabat gubernur, bupati bahkan akan mengumpulkan anggota TNI dan polisi serta semua aparatur negara untuk menyampaikan pesan netralitas di dalam pemilu 2024.

"Kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pemilu kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral dan profesional," kata Anies.

"Beliau merespons positif sehingga diskusi kita juga tadi lancar," imbuh Anies.