TKN Prabowo-Gibran Bantah Lakukan Kecurangan dengan Gunakan Aparat

Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad meminta para pendukung untuk tidak datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin besok, 13 November 2023. Dasco menduga, ada pihak yang akan menunggangi massa.

KPU dijadwalkan mengumumkan penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2024 pada Senin, 13 November 2023.

"Kami imbau pendukung tidak melakukan aksi masa dukung mendukung di depan KPU RI, pada 13 November dikarenakan ada dugaan informasi apabila banyak massa, maka akan dibenturkan dengan massa yang pro dan kontra pada saat penetapan," ujar Dasco di markas TKN Prabowo-Gibran, Minggu (12/11/2023).

Dasco menyebut, selain massa pendukung Prabowo-Gibran akan dibenturkan dengan massa yang kontra oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, aksi besok juga akan ditunggangi oleh oknum yang akan membenturkan massa pro Prabowo-Gibran dengan aparat.

"Serta akan dibenturkan dengan pihak aparat penegak hukum untuk membuat suasana tidak kondusif," kata dia.

Dasco menyebut demikian karena banyak beredar di aplikasi perpesanan soal adanya aksi massa yang meminta KPU mencoret pasangan Prabowo-Gibran. Dari adanya pesan tersebut kemudian muncul pesan akan adanya aksi tandingan.

"Karena banyak beredar di WA grup untuk ada aksi massa yang meminta KPU mencoret paslon Prabowo Gibran. Dari WA itu beredar juga aksi tandingan, makanya tidak perlu datang ke KPU besok," kata dia.

Lagipula, kata Dasco, pendukung tak perlu datang ke KPU karena pasangan Prabowo dan Gibran sudah melengkapi persyaratan sebagai pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024.

"Bahwa penetapan dari KPU tentunya karena persyaratan sudah lengkap, jadi tidak perlu pendukung Prabowo-Gibran ke KPU dan melakukan aksi yang tidak bermanfaat," kata dia.

Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meyakini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa bersikap netral serta bersandar pada konstitusi dalam menjelankan tugasnya, terutama jelang pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mantan Menag Lukman Hakim dalam konferensi pers usai sowan bersama tokoh masyarakat lain yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) ke rumah Mustofa Bisri (Gus Mus).

"Kami masih percaya bahwa TNI/Polri tetap berpegang pada UU. Bahwa netralitas kedua alat negara itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak, menjadi kewajiban yang harus ditunaikan," ujar Lukman dalam konferensi pers bersama tokoh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) yang dilihat secara daring melansir Antara, Minggu (12/11/2023).

Lukman menjelaskan terkait dugaan anggota TNI/Polri yang turut memasang baliho salah satu bakal calon presiden (capres) maupun bakal calon wakil presiden (cawapres). Di mana, kata dia, kebenaran kabar tersebut perlu dikonfirmasi terlebih dahulu.

"Kalau kabar itu benar, maka hal itu hanya oknum TNI/Polri yang tidak patuh dengan perintah pimpinan. Kami masih penuh harapan bahwa itu bukan merupakan kebijakan institusional," jelas Lukman.

Sementara itu, Koordinator Pertemuan MPR Alif Iman Nurlambang mengatakan MPR belum secara spesifik menyikapi isu anggota TNI/Polri memasang spanduk bakal capres-cawapres, tetapi hal tersebut tetap perlu diwaspadai.

"Harus ada kewaspadaan. Penggunaan aparatur negara akan membawa Pemilu 14 Februari mendatang tidak bisa dipercayai publil sebagai pemilu yang jurdil," kata Alif.

Sejumlah tokoh bangsa yang terdiri dari lintas iman, budayawan, dan aktivis HAM yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) bersilaturahmi ke kediaman pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin Mustofa Bisri atau Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah.