Anies Baswedan Bertemu Kiai Kampung, Bicara soal Keadilan

Sementara itu, dalam Mujadalah Kiai Kampung ini juga dihasilkan resolusi berdasarkan kesepakatan bersama.

Diantaranya mengenai keberpihakan, kemudian menjamin serta bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi.

"Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut," kata Pencetus Mujadalah, Amin Ahmad Balbaid

Kesepakatan Mujadalah lainnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan. Para kiai kampung di Malang menilai perlu dibentuk Bank Kesehatan Desa.

Terakhir, soal ketersediaan pupuk yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan petani sepanjang tahun dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan.

"Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani," kata Amin Ahmad.

Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Mujadalah menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia.