Anies Akan Gratiskan PBB Sekolah dan Kampus Swasta di Indonesia

Pemerintah, kata Anies, mestinya menghargai para guru yang mengajar di sekolah swasta. Negara, kata dia, harus berinvestasi ke lembaga swasta asli Indonesia, wabilkhusus kepada lembaga yang sudah memberikan pelayanan ke masyarakat karena membantu tugas pemerintah.

Anies Baswedan menilai, cara ini juga akan efektif meredam mahalnya akses pendidikan atau akses pelayanan lainnya milik swasta. Sebab, kata Anies, mereka harus mengakuisisi tanah yang harganya amat mahal.

"Semua sekolah swasta biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta, selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial," ucap Anies.

"Kenapa? Loh apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri, kita nih pelit sama swasta kita sendiri," sambungnya.

Anies menyampaikan, tanah negara yang dipakai oleh swasta tidak akan hilang ketimbang dipakai oleh investor asing karena dapat hilang kapan saja.

Oleh sebab itu, Anies ingin negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta.

"Bayangkan kalau sekolah pendidikan ke seluruh Indonesia tidak terbebani oleh hak belanja tanah di awal maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga kita di Indonesia," ujar Anies.

Anies Baswedan juga menyatakan ketimpangan di Indonesia nyata ditemukan. Sebab, menurut dia, pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur, bukan manusianya.

"Saya berikan ilustrasi betapa ketimpangan itu nyata. Pembangunan itu tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya," kata Anies Baswedan.

Sebagai contoh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memaparkan indeks pembangunan manusia di Jawa-Sumatera timpang satu dekade dengan wilayah lainnya, semisal Kalimantan hingga Bali.

"Perhatikan tahun 2013, 69 skornya untuk Jawa dan Sumatera. Coba perhatikan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku angka 69 tahun 2022," kata Anies.

"Artinya apa? Ketinggalannya itu satu dekade. Bukan soal selisihnya itu empat poin, lima poin. Mengejar lima poin itu satu dekade," ucap Anies.

Selain itu, menurut Anies, kondisi timpang yang besar juga terjadi di sektor lain seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga investasi. Hal ini akan sangat berbahaya bila tidak dikoreksi.

"PR kita hari ini jangan pernah kita mengeringkan rumput Indonesia, jangan pernah mengeringkan hutan Indonesia dengan membiarkan ketimpangan itu terus-menerus," kata Anies.

Oleh sebab itu, Anies bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hendak mengupayakan kesetaraan dalam semua aspek dengan melakukan perubahan untuk Indonesia. Bila ketimpangan dibiarkan, maka risikonya adalah sulit menjaga persatuan.

Anies Baswedan juga menyoroti menurunnya integritas demokrasi di Tanah Air. Anies mengatakan kegiatan kenegaraan dan demokrasi di Indonesia sejak 2015 silam menuju 2022 telah mengalami kemunduran. Di mana skor awal indeks demokrasi pada 2015 sebesar 7,03 menjadi 6,71 di 2022.

"Yang tidak kalah penting, kami merasa perlu untuk mengembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali. Indonesia hari ini mengalami kemunduran. Kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi," kata Anies.

Selain indeks demokrasi, indeks kebebasan pers, hingga persepsi korupsi juga turun, bersama cawapres Muhaimin Iskandar, Anies berjanji mengembalikan integritas dalam pemerintahan di Indonesia.

"Kita akan berencana, insyaallah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas jadi pegangan," ujar Anies Baswedan.

Anies bercerita, di masa lampau para pendiri negara disegani karena memegang integritas. Saat seluruh elemen masyarakat di Indonesia mengikuti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang sepakat untuk mendirikan negara.

"Karena mereka melihat pendiri-pendiri republik ini adalah orang-orang berintegritas yang melampaui kepentingan dirinya, sehingga mereka dipercaya secara tanpa syarat," kata Anies.

Anies menilai, sudah seharusnya integritas itu dikembalikan seperti semula agar politikus beserta keluarga-keluarganya kembali dipandang sebagai sosok terhormat dan bisa diteladani.

"Kita ingin mengembalikan agar dunia politik kita menjadi dunia yang dicontoh oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia," ujar Anies.