Survei Indopol: Ganjar-Mahfud Md Kandidat Potensial  Pereformasi Hukum Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Calon (Paslon) calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum dibutuhkan Indonesia, karena saat ini hukum berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistyanto, dalam acara rilis hasil survei dan diskusi publik Indopol tentang kondisi hukum pasca keputusan MK No. 90 dan diskusi publik tentang ancaman demokrasi dan negara hukum, di Jakarta (27/11).

Ratno menjelaskan, berdasarkan survei Indopol yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada 6 - 12 November 2023 terkait Pasca Putusan MK No.90 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, kinerja pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya mendapatkan rapor merah.

Menurutnya, alasan publik tidak setuju karena putusan MK tersebut penuh dengan unsur politis, yakni memberikan karpet merah anak presiden. Putusan MK itu juga menciderai rasa keadilan hukum di Indonesia.

"Dan karena keputusan MK tersebut tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktik nepotisme. Ketua MK adalah paman Gibran dan adik ipar Presiden Joko Widodo," jelas Ratno.

Selain itu, sambungnya, dampak keputusan MK No. 90 ini adalah ada 47,42% publik menyatakan setuju bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto pasca keputusan MK melahirkan politik dinasti Presiden Joko Widodo, sementara yang tidak setuju hanya 28,15%.

"66,77% publik juga percaya adanya politik dinasti dan menganggap bahwa politik dinasti adalah hal yang tidak baik dalam sistem politik Indonesia. Kondisi inilah menurut publik dalam temuan survei adalah salah satu bentuk intervensi kekuasan/penguasa terhadap penyelenggara hukum di Indonesia,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Ratno menyebut bahwa secara kualitatif kandidat potensial  yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik adalah Ganjar-Mahfud. Hal ini disebabkan ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum.

Sementara itu, Ketua PBHI Nasional, Julius Ibrani menyatakan, berdasarkan survei Indopol, untuk menyehatkan kembali hukum dan politik di Indonesia, butuh profil calon presiden-wakil presiden yang berpengalaman. 

"Kita cek Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dalam reformasi hukum. Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan," katanya.

Julius mengatakan pemerintahan Jokowi pada periode pertama asalnya kasih harapan dalam reformasi hukum. Tapi sejak periode pertama ada switching hukum.

"Pada sejumlah kesempatan Jokowi minta hukum jangan bikin gaduh. Dan sejak tahun 2017 Jokowi mulai berubah, hukum dilihat menghambat investasi dan bikin gaduh,” ungkapnya.