Survei Indopol: Ganjar-Mahfud Dinilai Dapat Melakukan Reformasi Hukum

Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nasional Julius Ibrani mengatakan untuk menyehatkan hukum dan politik di Indonesia, butuh profil capres-cawapres yang berpengalaman. Julias menilai pasangan Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dalam reformasi hukum.

"Mahfud yang menjadi satunya-satunya calon yang mampu mendobrak kebobrokan hukum. Pilih sosok yang turun ke bumi dan yang berani ungkap kebobrokan. Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan," kata Julius.

Menurut Julius, temuan hasil survei Indopol mengonfirmasi secara penuh apa yang pihaknya sampaikan sejak 2017. Pertama, pemerintah Jokowi pada periode pertama awalnya memberikan harapan dalam reformasi hukum. Namun, sejak periode pertama ada switching hukum.

"Dan sejak tahun 2017 Jokowi mulai berubah, hukum dilihat menghambat investasi dan bikin gaduh. Yang pertama dilakukan adalah dengan merevisi UU KPK. Jokowi tidak menghargai bahkan menghina hukum. Selanjutnya adalah melemahkan KPK, putusan MK tidak dipatuhi. Jokowi kemudian mengabaikan putusan hukum. Berikutnya dia memainkan komposisi di lembaga negara dan sekarang istilahnya bangun koneksi Solo," katanya.

Sementara itu, Pakar Politik, Prof Ikrar Nusa Bhakti menilai, dari perspektif politik, putusan MK No. 90 seharusnya bisa dikoreksi karena masih ada waktu sampai ke hari H. Hal yang menjadi persoalan apakah Hakim MK memiliki keberanian atau tidak. 

Menurutnya, masyarakat  ingin para politisi dan presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada relnya.

“Presiden Jokowi kelihatannya akan maju terus dan bagaimanapun caranya Prabowo-Gibran menang Pemilu. Dengan cara apapun harus menang,” tambahnya.

Pada kesempatan sama, Dr. Aan Eko Widiarto selaku Dekan FH Universitas Brawijaya turut mengungkapkan bahwa dari hasil survei Indopol, 84,67% publik menyatakan setuju kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum Indonesia akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja.

"Putusan MKMK menetapkan telah terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim dalam proses putusan MK No.90 dan semua hakim juga sudah dijatuhi vonis,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Aan, ada pandangan bahwa seakan-akan kalau sudah keluar putusan itu bersifat final dan mengikat, meski dalam proses yang diabaikan. Putusan yang final and bonding ada batasnya.

Dia menilai seharusnya putusan MK dan putusan hakim di lingkungan MA yang diambil dengan proses yang cacat kode etik dan perilaku hakim dan/atau mengandung tindak pidana (Tipikor, dll) berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Senada, Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai Pemilu 2024 mengalami kemunduran kepastian hukum yang sangat besar.

"Bahkan di 2024, kita tidak bisa memastikan prosedur dengan tepat. Tidak ada tertib hukum yang menjamin kepastian hukum,” sebutnya.

Titi menjelaskan MK terbawa pada dampak eksesif dari yuridisiasi politik. Ketika MK mengeluarkan putusan No. 90, sulit dipisahkan dari intensi politik. 

"Putusan ini dibuat dalam hitungan hari. Putusan MK No. 90 intensinya untuk Pemilu 2024,” ujar Titi.

Dalam merespon kondisi Pemilu 2024, pilihan aktivisme hukum dan gerakan sosial masyarakat dalam pemilu harus dilakukan dan disolidkan.