Kampanye Pemilu Dimulai, Kapolda Metro Jaya: Bertikai dan Sengketa Tidak Ada Gunanya

Tiga pasangan capres-cawapres resmi menandatangani naskah deklarasi Pemilu Damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (27/11/2023).

Sebelum diteken, naskah deklarasi Pemilu Damai 2024 itu dibacakan terlebih dahulu. Pembacaan naskah dipimpin Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari

Pembacaan naskah deklarasi oleh Hasyim kemudian ikuti oleh tiga pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md serta diikuti juga oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Naskah itu berisi tiga poin yang mesti ditaati para peserta Pemilu 2024. Mulai dari pemilu yang diharapkan berjalan adil, damai, tanpa politik uang, hingga pelaksanaannya sesuai dengan aturan undang-undang.

"Naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Peserta pemilu, satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang," kata Hasyim.

"Tiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut dia.

Sebelumnya, ketiga pasangan capres-cawapres telah terlebih dahulu meneken deklarasi kampanye damai, tertib, dan juga taat hukum peserta Pemilu 2024 oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berharap, tidak ada peserta Pemilu 2024 yang melakukan pelanggaran pidana pemilu selama masa kampanye.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berikut peserta pemilu bisa melakukan kampanye seluas-luasnya mulai Selasa 28 November 2023.

"Kami tidak menginginkan terjadinya pelanggaran (pidana Pemilu) Pasal 280 (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Pelanggaran Pasal 280 adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Akan tetapi, Gakkumdu, akan mengedepankan asas ultimum remedium, tindak pidana Pemilu sebagai upaya hukum terakhir," kata Bagja dikutip dari Antara, Senin (27/11/2023).

Karena itu, kata Bagja, Bawaslu akan menekankan upaya pencegahan dan peningkatan pengawasan pemberdayaan masyarakat, sehingga upaya pencegahan terhadap tindak pidana Pemilu bisa dilakukan selama masa kampanye Pemilu 2024.

"Kami berharap kegiatan ini juga dapat menghasilkan sebuah rancangan kesepahaman bersama dalam penafsiran terhadap unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu yang berguna sebagai pedoman bagi Sentra Gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota agar terdapat keseragaman perspektif, kesamaan sudut pandang dalam melihat peristiwa tindak pidana pemilu," tutur Bagja.

Bagja menambahkan, tahapan kampanye merupakan kesempatan bagi peserta pemilu untuk meyakinkan masyarakat Indonesia dengan menawarkan visi, misi dan program kerja.

Untuk itu, Bagja berharap tugas dan fungsi Bawaslu dapat dibantu oleh pasangan capres-wapres sebagai peserta Pemilu 2024.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com