Sukses

Jubir TPN: Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan menyediakan tempat usaha bagi kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 40 persennya ada di ruang publik.

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan menyediakan tempat usaha bagi kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 40 persennya ada di ruang publik.

"Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik, seperti bandara, stasiun kereta, terminal bus," ujar Chico dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Chico memastikan Ganjar-Mahfud berpihak pada UMKM jika terpilih pada Pilpres 2024. Dia menyebut Ganjar dan Mahfud akan mengalokasikan 50 persen anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk Koperasi dan UMKM.

"Kemudian juga meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM," kata Chico.

Chico mengatakan Ganjar dan Mahfud Md juga akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui digitalisasi seperti memperkenalkan dan mengaktifasi kegiatan penjualan online. Selain itu mempermudah dan memperluas akses terhadap pembiayaan melalui bank dan institusi keuangan lainnya.

"Membantu dalam bidang pemasaran, melalui kanal kanal pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta (CSR, atau kemitraan yang difasilitasi pemerintah)," tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md bakal menerapkan program sekolah gratis yang sudah berjalan di Jawa Tengah secara nasional jika menang dalam Pilpres 2024.

"Visi Pak Ganjar ke depan, SD-SMP-SMA (SMK) yang dikelola oleh pemerintah harus bisa gratis. Termasuk dalam hal pendidikan vokasi," kata Seno, Selasa 21 November 2023.

 

2 dari 3 halaman

Subsidi Biaya Sekolah Swasta Berbasis Islam

Seno menyebut, tidak hanya siswa sekolah negeri saja yang akan mendapatkan pembelajaraan gratis, namun sekolah swasta berbasis Islam yang memenuhi syarat akan diberikan subsidi.

"Bahkan lebih jauh, beberapa sekolah swasta atau lembaga pendidikan berbasis agama yang memenuhi syarat untuk dibantu subsidi, harus difasilitasi juga," kata Seno.

Seno mengatakan program ini selaras dengan platform program lain yang menargetkan satu keluarga miskin satu sarjana. Dia memastikan Ganjar-Mahfud akan mengalokasikan anggaran mewujudkan program yang sudah berjalan di Jawa Tengah.

"Pembagian pengelolaan kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dimaksimalisasi gotong royongnya. Siapa mengelola apa, kemudian penganggarannya diprioritaskan dalam hal pendidikan," ucapnya.

Politikus PDIP itu menyebut Ganjar dan Mahfud percaya pendidikan merupakan kunci utama memutus mata rantai kemiskinan. Menurutnya, gagasan tersebut tidak lepas dari latar belakang keduanya yang berasal dari keluarga yang pernah mengalami kesulitan membiayai pendidikan.

"Maka program dan visi misi yang dibuat adalah berdasarkan pengalaman hidup di masa lalu, sekaligus menyambung best practices yang pernah dilakukan oleh beliau berdua, dalam konteks ini Pak Ganjar saat menjabat sebagai gubernur Jateng," kata Seno.

 

3 dari 3 halaman

SMKN Gratis

"Jadi semua program ini tidak muncul dari ruang hampa, tapi ada latar belakang keterkaitannya," kata Seno menambahkan.

Seno menyebut Program SMKN gratis digagas Ganjar sejak 2014. Hingga kini, SMKN Jateng telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa. Lulusan terdiri dari 3 SMKN Jateng yakni SMKN Jateng Semarang 825 lulusan, SMKN Jateng Pati 336 lulusan, dan 676 lulusan SMKN Jateng Purbalingga.

Tahun ini, SMKN Jateng meluluskan 258 siswa di angkatan ke-7 dari tiga kampus. Sebanyak 70 persen lulusan sudah terserap di dunia kerja. Rinciannya, sebanyak 113 lulusan diterima kerja, 22 lulusan diterima kuliah, 35 lulusan ikut kursus bahasa Jepang untuk kerja dan kuliah ke Jepang, 10 lulusan ikut kursus bahasa Jerman.

"Tak berhenti dengan 3 sekolah, Ganjar menambah 15 SMK semi boarding di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin. Lima belas sekolah ini dinamakan SMK Semi Boarding karena 30 siswa yang lolos seleksi masih belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama," dia menandaskan.