Kampanye Pemilu 2024 Dimulai, Jokowi: Silakan Adu Gagasan dan Ide

Tiga pasangan capres-cawapres resmi menandatangani naskah deklarasi Pemilu Damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Sebelum diteken, naskah deklarasi Pemilu Damai 2024 itu dibacakan terlebih dahulu. Pembacaan naskah dipimpin Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Pembacaan naskah deklarasi oleh Hasyim kemudian ikuti oleh tiga pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, serta diikuti juga oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Naskah itu berisi tiga poin yang mesti ditaati para peserta Pemilu 2024. Mulai dari pemilu yang diharapkan berjalan adil, damai, tanpa politik uang, hingga pelaksanaannya sesuai dengan aturan undang-undang.

"Naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Peserta pemilu, satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang," kata Hasyim.

"Tiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut dia.

Bawaslu terus berupaya untuk meminimalisir dan mencegah hoaks selama Pemilu 2024. Terbaru, mereka meluncurkan tiga saluran aduan hoaks yang bisa digunakan masyarakat mulai hari pertama kampanye Pemilu 2024.

Tiga saluran itu adalah melalui layanan telepon aduan, email, dan juga posko aduan masyarakat yang ada di kantor pengawas pemilu di seluruh tingkatan.

Sebelumnya Bawaslu juga sudah ada dua saluran aduan hoaks yang bisa digunakan masyarakat. Yakni melalui media sosial jajaran pengawas pemilu di seluruh tingkatan dan juga melalui website pada portal jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/pengaduan.

"Peluncuran ini merupakan salah satu kesiagaan Bawaslu mengawasi konten hoaks pemilu, sekaligus memperkuat dua saluran aduan yang telah ada sebelumnya. Untuk hotline aduan masyarakat bisa menghubungi nomor 08119810123 dan email melalui medsos@bawaslu.go.id," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty dilansir Antara.

"Khusus laporan dugaan pelanggaran pemilu, salurannya tetap melalui mekanisme temuan dan laporan sebagaimana Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum," katanya menambahkan.

Lolly menjelaskan Bawaslu bekerjasama dengan banyak pihak agar Pemilu 2024 terbebas dari hoaks.

"Secara umum, strategi pengawasan hoaks terdiri dari patroli pengawasan siber (bekerja sama dengan Kemenkominfo), pemantauan pemberitaan baik melalui portal Intelligent Media Monitoring (https://imm.bawaslu.go.id/) maupun media lainnya, dan kerja sama dengan koalisi masyarakat sipil," ujarnya.