7 Gebrakan Mahfud Md di Bidang Hukum Selama Jadi Menko Polhukam

Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.

"Ini saling tuding siapa pelakunya. Banyak masukan dan aspirasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, minta hal itu segera dilakukan penegakan hukum, dan segera bentuk tim pencari fakta," kata Mahfud, Jumat 2 Oktober 2020.

Saling tuding dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan juga aparat TNI-Polri. KKB menurut TNI dan Polri bertanggung jawab dan menuding yang melakukan aparat.

"Nah terakhir itu diramaikan dengan tewasnya Pendeta Yeremia karena ditembak, tetapi sampai sekarang belum jelas karena aparat sendiri masih sulit menembus keluarganya apalagi melihat mayatnya sementara saling tuding masih terjadi," jelas Mahfud menjelaskan polemik yang terjadi.

Karena itulah, lanjut Mahfud, pemerintah mengeluarkan keputusan bernomor 83 tahun 2020 tentang pembentukan tim gabungan pencari fakta peristiwa kekerasan di Intan Jaya tertagggal 1 Oktober.

"Tim terdiri dari dua komponen, ada pejabat resmi Kemenko Polhukam maupun TNI-Polri, KSP, BIN, tokoh masyarakat Papua, tim ivestigasi lapangan ada sebanyak 18 orang," Mahfud menandasi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan bahwa pemerintah memerintahkan penangkapan kepada para pembunuh sadis yang membunuh empat orang dalam satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah.

"Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengejaran, tadi tim Tinombala sudah menyampaikan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan dengan para pelaku," kata Mahfud MD dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu 29 November 2020.

Mahfud mengatakan, langkah pengejaran dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan para pelaku tersebut, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

Dia memastikan bahwa pemerintah akan menindak tegas para pelaku pembunuhan tersebut untuk menegakkan keadilan bagi keluarga korban yang mengalami duka mendalam karena kejadian tersebut.

"Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melalui Tim atau Satgas Operasi Tinombala terhadap para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap satu keluarga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi. Tentu pemerintah mengutuk keras kepada pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarganya," ujar Menko Polhukam.

Adapun pelaku pembantaian tersebut, menurut Mahfud, adalah sisa-sisa kelompok Santoso atau biasa dikenal Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

"Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini adalah sisa sisa kelompok Santoso yang sekarang masih tersisa beberapa orang lagi, dan operasi Tinombala, atau Satgas Tinombala sedang mengejar sekarang," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan imbauan pemerintah kepada para pimpinan umat beragama khususnya di Sulawesi Tengah, agar tetap menjalin silaturahmi antar-masyarakat secara baik serta tidak terprovokasi isu-isu SARA yang ada di media sosial.

Menko Mahfud juga menegaskan, sejatinya agama apa pun hadir untuk membangun perdamaian.

"Diharapkan kepada seluruh pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah terutama, terus melakukan silaturahmi, untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu SARA. Karena sebenarnya yang terjadi bukan di sebuah gereja, tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat. Tetapi pelakunya memang Mujahidin Indonesia Timur," kata Menko Polhukam Mahfud Md.

Kasus pelanggaran karantina kesehatan yang dilakukan Rachel Vennya rupanya membuat Menko Polhukam Mahfud Md ikut menyingsingkan lengan baju.

Dinyatakan oleh Menteri Mahfud Md bahwa ia ikut turun tangan agar kasus Rachel Vennya ini bisa diusut hingga tuntas. Ia juga tak peduli dengan status atau profesi si pelaku pelanggaran, termasuk seorang selebriti sekali pun.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga turut membeberkan agenda apa saja yang dilakukannya supaya kasus Rachel Vennya kabur karantina ini tak terulang lagi. Sekaligus menjadi cara yang tepat untuk mencegah hal ini terjadi lagi di kemudian hari.

"Pastilah (diusut), itu kan dalil hukum enggak pandang bulu. Biar nanti diproses secara hukum itu," ujar Mahfud kepada wartawan, Rabu 15 Desember 2021.

"Jadi yang saya baca di pengadilan itu pengakuannya (Rachel) bayar ke mbak ini Rp 40 juta, lalu disetor ke ASN suatu institusi itu sekian. Nanti saya mau sampaikan agar itu diusut biar enggak biasa melakukan itu," kata dia.

Mahfud Md pun menyebutkan satu hal yang perlu ditingkatkan agar para pegawai yang berpotensi nakal, tidak berani melakukan atau terlibat penyelewengan jabatan seperti dalam kasus yang dilakukan Rachel Vennya ini.

"Yang penting bagi saya sebenarnya kesadaran moral itu diutamakan oleh setiap warga negara. Kalau kita ini kan penegak hukum, jadi pakai pasal undang-undang nomor berapa, pasal berapa, kita tentukan. Tapi enggak semua, kita semua itu di luar hukum punya kesadaran moral," ujar dia.

Seiring perkembangan pemeriksaan pihak berwajib, diketahui bahwa Rachel Vennya mengaku membayar kepada inisial OP sebesar Rp 40 juta agar ia bisa lolos dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat.

Pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tim ini dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyetujui pembentukan tim mengusut tragedi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

"Sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui," ujar Mahfud Md dalam jumpa pers virtual, Senin 3 Oktober 2022.

Mahfud menyebut, TGIPF Tragedi Kanjuruhan ini dipimpin langsung oleh dirinya. Wakil ketua diduduki oleh Menpora Zainuddin Amali. Sekretaris diisi mantan Jampidum yang juga mantan Deputi III Kemenko Polhukam Nur Rochmad.

Berikut daftar anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan;

1. Rhenald Kasali (Akademisi/UI)

2. Sumaryanto (Rektor UNY)

3. Akmal Marhali (Pengamat Olahraga/Koordinator Save Our Soccer)

4. Anton Sanjoyo (Jurnalis Olahraga-Harian Kompas)

5. Nugroho Setiawan (Mantan pengurus PSSI dengan Lisensi FIFA)

6. Letjen TNI (Purn) Doni Monardo (mantan kepala BNPB)

7. Mayjen TNI (Purn) Suwarno (Wakil Ketum 1 KONI)

8. Irjen Pol (Purn) Sri Handayani (Mantan Wakapolda Kalimantan Barat)

9. Laode M Syarif (Kemitraan)

10. Kurniawan Dwi Yulianto (mantan tim nasional sepak bola)

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pihaknya akan membentuk tim gabungan atau satgas khusus yang akan menelusuri kembali transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejumlah pihak dari kementerian dan lembaga pun akan ikut terlibat.

Diketahui, dugaan transaksi mencurigakan yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini muncul sejak beberapa waktu lalu. Mahfud MD menegaskan Rp 349 triliun adalah angka agregat dari transaksi yang terjadi.

Tim gabungan ini nantinya dibentuk oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Didalamnya akan melibatkan Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Kejaksaan Agung.

"Komite akan segera membentuk tim gabungan yang akan melajukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA (Laporan Hasil Analisis) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp 349 triliun dengan melakukan case building. Membangun kasus dari awal," ujarnya Kantor PPATK, Senin 10 April 2023.

Mahfud menerangkan, Tim Gabungan atau Satgas ini akan melibatkan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, hingga Kemenko Polhukam.

Sebagai langkah awal, kata Mahfud, akan dimulai dengan menelusuri kasus yang paling besar nilainya. Diketahui, yang paling besar dalam Rp 349 triliun adalah transaksi Rp 189 triliun yang menyangkut dugaan impor emas.

"Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang berninai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat yakni akan dimulai dengan LHP senilai lebih dari Rp 189 triliun," ungkapnya.

"Komite dan tim gabungna atau Satgas akan bekerja secara profeisonal, transparan dan akuntabel," pungkas Mahfud Md.

Pada Jumat 19 Mei 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah menunjuk Prof. Dr. Mahfud Md sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G. Plate.

"Pak Menko Polhukam," ujar Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sebagaimana dikutip dari kanal News Liputan6.com, Jumat 19 Mei 2023.

Dia mengaku akan menghormati proses hukum yang menjerat mantan Sekjen NasDem itu. Jokowi meyakini Kejagung akan profesional dan terbuka dalam menangani kasus tersebut.

"Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu," jelasnya.

Penunjukan Mahfud MD sebagai Plt. Menkominfo dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, dan perlu ada pemimpin sehingga dapat mempertahankan kinerja departemen.

Sebagai Plt. Menkominfo, Mahfud MD memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika di Indonesia.

Informasi, Johnny G. Plate sendiri saat ini terjerat dan telah menjadi tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Menko Polhukam Mahfud Md akan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, tim khusus yang dibentuk Menko Polhukam ini untuk memperkuat kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

"Kemudian beliau (Menko Polhukam) juga arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya," kata Agus di Jakarta, Senin 26 Juni 2023.

Agus berharap usai dibentuknya tim khusus ini maka dugaan penistaan agama yang libatkan Pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang dapat terungkap.

"Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa buktikan ada atau tidak-nya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada disana," tegasnya.