Relawan Gibran Sebut Tudingan Pemerintah Sekarang Bergaya Orba Tak Berdasar

Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang digelar secara virtual Jumat, 16 Juli 2021. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta Relawan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Gibran Center, enggan menyepakati bahwa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi seperti era orde baru. Disebut, tak ada alasan mendasar untuk hal tersebut.

"Bahwa jika ada yang menuding pemerintahan saat ini seperti orba itu sangat tidak berdasar," kata Sekretaris Jenderal Gibran Center, Fathul Nugroho dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Dia pun menyebut salah satu ciri khas orba adalah pembungkaman terhadap pers. Namun, kondisi beberapa tahun belakangan ini tidak demikian.

"Saat ini, semua bebas bersuara. Bebas menyatakan pendapatnya, bahkan banyak yang mengkritik pemerintah dengan keras. Hal semacam ini justru dianggap jamu oleh Presiden Jokowi. Meski terasa pahit, tapi menyehatkan," ungkap Fathul.

Selain itu, iklim demokrasi Indonesia juga semakin dewasa. Tercermin dari pelaksanaan pemilu yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatan utama. Rakyat secara langsung bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR/DPRD, dan kepala daerah.

Dalam bidang pembangunan, pemerintahan saat ini juga tidak dapat disamakan dengan orba, sebab pembangunan sudah tidak lagi tersentralisasi di pulau jawa, tetapi menjadi Indonesia sentris.

"Bahkan ibu kota negara pun di pindahkan oleh Presiden Jokowi Widodo ke pulau kalimantan, ini semakin menegaskan bahwa pembangunan didorong untuk lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi jawa sentris," ungkap dia.

2 dari 3 halaman

Ini Demokrasi

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana angkat bicara atas pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyindir penguasa bertindak seperti zaman Orde Baru (Orba).

Menyikapi ucapan menohok dari Megawari, Ari mengatakan bahwa negara ini adalah negara demokrasi, jadi siapa pun memiliki hak bersuara dan berpendapat di ruang publik.

"Ya itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi," kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa 28 November 2023.

Namun, Ari tak ingin berkomentar banyak mengenai pernyataan Ketum PDIP tersebut. Ia menyebutkan itu adalah hak politik dari Megawati dalam menyampaikan pendapatnya.

"Aku enggak memberi komentar, negara demokrasi itu saja," jelas Ari.

"Saya tidak komentari itu lah. Itu domainnya Ibu Mega, partai politik," ujarnya.

3 dari 3 halaman

TKN Prabowo-Gibran Menyebut Itu Hanya Kegelisahan

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris TKN Nusron Wahid menyebut, hal itu bentuk kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu,” ujar Nusron di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 28 November 2023.

"Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujarnya.

Lewat Lapor Mas Wapres, Gibran Terima Aduan Masyarakat

Gibran Rakabuming Raka
Orang
Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Lihat Selengkapnya
Gibran Rakabuming Raka
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Orba
Gibran