Anies Lebih Pilih Prioritaskan ASEAN untuk Indonesia ketimbang G20

Dinukil dari situs Kemenkeu, G20 atau Group of Twenty merupakan sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggota negara-negara dengan perekonomian di dunia. G20 terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu.

Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.

Forum tersebut selanjutnya merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin.

Pada mulanya G20 merupakan pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun KTT G20 juga dihadiri oleh Kepala Negara sejak 2008 dan pada 2010 dibentuk pembahasan mengenai sektor pembangunan.

Sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain terutama negara maju.

Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini.

Peran G20 sebagai berikut.

1. Penanganan krisis keuangan global 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial.

2. Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak.

3. Kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan Covid-19, penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.

4. Isu lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan.

Mengutip situs setnasasean.id, Selasa (5/9/2023), diketahui bahwa KTT ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan negara anggota yang diadakan setiap tahun.

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN disebut juga The Association of Southeast Asian Nation Summit atau ASEAN Summit.

Berdasarkan Piagam ASEAN, Ketua ASEAN digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ketua ASEAN tahun 2023 adalah Indonesia.

Ketua ASEAN berperan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pertemuan, antara lain KTT ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan Masyarakat ASEAN, Badan Sektoral ASEAN.

Untuk diketahui, singkatan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara.

ASEAN sendiri dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok.

Berikut ini daftar negara anggota ASEAN, berdasarkan tanggal menjadi anggota:

1. Indonesia (8 Agustus 1967)

2. Malaysia (8 Agustus 1967)

3. Singapura (8 Agustus 1967)

4. Thailand (8 Agustus 1967)

5. Filipina (8 Agustus 1967)

6. Brunei Darussalam (8 Januari 1984)

7. Vietnam (28 Juli 1995)

8. Laos (23 Juli 1997)

9. Myanmar (23 Juli 1997)

10. Kamboja (30 April 1999)

Tujuan KTT ASEAN diketahui berlatar keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera.

Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.

Sejak ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 hingga kini, Indonesia tercatat telah lima kali menjadi ketua ASEAN, yaitu pada tahun 1976, 1996, 2003, 2011, dan teranyar 2023.

Dikutip dari ASEANpedia, pelaksanaan rangkaian KTT ASEAN 2023 semakin menunjukkan betapa Indonesia memiliki peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan, yang secara konkret dapat memberikan manfaat kepada masyarakat regional dan global serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai world's engine of sustainable growth.

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN akan memberikan manfaat langsung bagi penguatan ekonomi nasional melalui kunjungan delegasi negara anggota dan mitra. Pertemuan dan kegiatan ASEAN pun dapat dijadikan momentum untuk memperlihatkan kemajuan pembangunan Indonesia serta menjadi daya tarik investasi asing bagi Indonesia.

"Potensi devisa yang akan diperoleh selama keketuaan adalah sebesar USD 34 juta sebagai bentuk devisi langsung yang diperoleh terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di Indonesia," demikian dikutip dari ASEANpedia.

Pengakuan dunia atas kemampuan Indonesia dalam memimpin arsitektur kawasan dan manfaat kepada masyarakat juga dapat meningkat melalui keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.