Gibran Rakabuming Raka Akui Irit Bicara: Ya Memang Seperti Itu

Mantan Ketua KPU itu menjelaskan debat capres-cawapres menurut Undang-undang (UU) maupun PKPU menegaskan bahwa yang dimaksud debat adalah debat pasangan calon. Sebab, setiap peserta pilpres adalah pasangan calon.

Untuk itu, Juri menilai memang seharusnya dalam setiap debat, peserta Pilpres dihadirkan. Hal ini untuk memastikan bahwa pasangan capres cawapres adalah satu kesatuan.

"Baik saat pilpres maupun saat sdh ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Juri mengatakan Prabowo-Gibran tak masalah dengan format debat yang ditetapkan KPU. Menurut dia, Prabowo-Gibran tak memiliki kekhawatiran untuk debat dengan dua pasangan capres-cawapres lainnya.

"Yang pasti, apapun format yang ditentukan oleh KPU sebagai pelaksana UU, pasangan Calon Prabowo-Gibran siap mengikutinya. Tidak ada keraguan, apalagi kekhawatiran untuk berdebat dengan dua pasangan calon lainnya," jelas Juri.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat. Debat pertama pada 12 Desember akan membahas hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua pada 22 Desember akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN.

Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.

Debat terakhir pada 4 Februari 2024 akan fokus pada teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.

Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).