Pj Gubernur Kaltim Tanggapi Keluhan Warga soal BBM, Ganjar: Semua Diharapkan Punya Sensitivitas Seperti Itu

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengapresiasi gerak cepat Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik merespon keluhan warga terkait sulitnya mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Saya appreciate kepada Pak Pj, yang mudah-mudahan apa yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat bisa mendapatkan respons cepat," kata Ganjar di Katedral Samarinda, Rabu (6/12/2023) malam.

Ganjar berharap semua pejabat bisa meniru gaya kepemimpinannya ketika menemukan permasalahan warga maka harus segera dicarikan solusinya.

"Itulah PJ yang hebat. Saya berharap semua punya sesitivitas seperti itu. Sehingga ketika kemudian ada kejadian seperti ini langsung dikerjakan," ucap dia

"Dan kita mesti mengakui saja, tidak ada yang sempurna, tapi ketika kemudian itu menjadi sangat sistematis kondisinya maka segera diambil langkah-langkah, saya apresiasi kepada Pak PJ, hebatlah Pak PJ-nya," sambung dia.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menemui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati beserta seluruh anggota komite BPH Migas di Jakarta, Senin (4/12). Diungkapkannya, pertemuan itu membahas akar masalah kelangkaan BBM di Kaltim. Dibuktikan dengan beragam keluhan masyarakat dan pemandangan yang sudah biasa, puluhan kendaraan mengular di semua SPBU hanya untuk mengantre BBM.

"Kami tadi sudah bertemu dan diterima langsung oleh ibu Kepala BPH Migas. Kami sudah menjelaskan persoalan fenomena antrian panjang yang bertahun-tahun terjadi hampir di seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kaltim," kata Akmal.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, BPH Migas telah menyampaikan data-data pasokan BBM di Kaltim. Meski demikian, Akmal tetap menyampaikan usulan penambahan kuota BBM. Pasalnya, meski dalam catatannya kuota BBM cukup, tetapi ada persoalan dalam distribusi.

"Ternyata faktanya kuota BBM kami itu lebih dari cukup dan sampai dengan hari ini, kuota kami baru terpakai 75%. Artinya ini bukan di kuota, tapi persoalan pada distribusi," ujarnya.