5 Paparan Visi Misi Anies Baswedan di Awal Debat Capres Pilpres 2024 Perdana

Calon Presiden Anies Baswedan mengungkapkan, aturan hukum harus ditegakkan di Indonesia. Penegakan hukum saat ini berlaku sesuai dengan kepentingan penguasa.

"Yang terjadi banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang sedang memegang kekuasaan, apakah ini diteruskan? tidak. " kata dia dalam debat capres perdana di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dia mengungkapkan, saat ini tatanan hukum berjalan tidak tegak. Anies menegaskan, hukum harus ditempatkan sebagai rujukan utama rasa keadilan. Ini harus dipegang teguh pemegang kekuasan.

"Kemudian menyaksikankan betapa hari ini tatanan ketika menjalankan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip yang kita dpegang, perubahan harus kita kembalikan negara hukum bukan kekuatran. Dalam negara hukum, negara diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi," ujar dia,

"Kita melihat hukum tegak, dalam kenyataan dia bengkok, dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak boleh didiamkan harus berubah, karena itu perubahan kita dorong," ujar Anies.

Kemudian dalam debat itu, Anies mengaku menyebut dua sosok yang telah meninggal dunia karena korban kekuasan.

"Ibu Mega, yang melaporkan kepada negara. Ibu Mega Suryani Dewi. Meninggal dunia karena melaporkan pada negara. Apakah ini Bisa dibiarkan? Tidak," ucap Anies Baswedan.

Lalu, Anies menyinggung tewasnya pendukung Capres nomor urut dua Prabowo Subianto, Harun Al Rasyid di kerusuhan 22 Mei 2019 silam. Hal ini dilontarkan Anies, saat menyampaikan visi misi mengawali debat perdana capres 2024.

Mulanya, Anies menjelaskan terkait keadilan atas sejumlah kasus kekerasan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya kasus tewasnya Harun Al Rasyid.

"Bersama saya hadir di sini ayahnya Harun Al Rasyid. Harun adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu, protes hasil pemilu," kata Anies.

Anies menyatakan, sejak peristiwa itu terjadi pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikannya, bahkan hingga hari ini.

"Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan?," sambung dia.

Anies menjelaskan, bersama Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertekad untuk merubah penegakkan hukum di Indonesia menjadi lebih berkeadilan. Hukum, kata dia harus tegak dari bawah ke atas.

"Kami mendedikasikan, kami untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja," ucap Anies.

Dia menuturkan, marwah kehidupan bernegara di Indonesia mesti dikembalikan. Hukum, kata dia harus diletakkan di tempat tertinggi dalam bernegara.

"Ketentuan itu berlaku pada semua termasuk ketika menyangkut urusan ASN menyambut terusan TNI dan Polri," ucap Anies.

Kemudian, Anies Baswedan menyinggung soal 1 orang milenial yang bisa menjadi cawapres.

Seperti yang diketahui, milenial yang jadi cawapres di Pemilu 2024 adalah Gibran Rakabuming Raka.

Namun, kata dia, kenyataan yang terjadi saat ini, banyak anak muda yang dibungkam. Padahal, para anak muda itu peduli dengan anak bangsa dan kaum termarjinalkan.

"Bila kita saksikan hari ini ada 1 orang melenial bisa menjadi cawapers, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak bangsa yang termarjinalkan ketika mengungkapkan pendapat ketika mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata," tutur Anies dalam debat capres.

Menurut dia, hal itu tidak dapat dibiarkan.

"Apa kondisi ini harus dibiarkan? Tidak. Kita harus melakukan perubahan," ujar Anies Baswedan ketika mengungkapkan visi misinya.

Selain itu, dalam pemaparannya, Anies mengaku menyiapkan program 'Hotline Paris'.

Dalam acara debat, Anies ditanya mengenai kebijakan untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Anies mengatakan, setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan. Karena apabila dibiarkan, maka akan menular dan dianggap sesuatu yang benar. Setiap kali ada pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan.

"Ketika bicara kerukunan, maka kita harus berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kita mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang. Tapi negara harus memberikan hak dia untuk berbicara, termasuk mengkritik," kata Anies.

"Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan dan bila melanggar maka dilakukan penegakan hukum."

"Kami siapkan program online pengacara gratis. Istilah yang kami gunakan 'Hotline Paris'. Dengan cara begitu maka rakyat bisa minta tolong ke negara untuk didampingi pengacara dari negara," tandas Anies.