Sukses

Ganjar Pranowo: Para Pemimpin, Dia Tidak Bermewah-Mewah

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengingatkan pemberantasan korupsi tidak hanya soal penegakan hukum saja. Namun bagi para pemimpin, harus memberikan contoh baik bagi rakyat dengan tidak hidup bermewah-mewahan.

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengingatkan pemberantasan korupsi tidak hanya soal penegakan hukum saja. Namun bagi para pemimpin, harus memberikan contoh baik bagi rakyat dengan tidak hidup bermewah-mewahan.

“Berikan contoh dari para pemimpin. Dia tidak bermewah-mewah dia mengajarkan integritas untuk dibangun,” tutur Ganjar dalam debat capres 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan, pemerintah harus memberikan sanksi tegas memiskinkan para koruptor. Bahkan, gunakan penjara Nusakambangan sebagai lokasi penahanan.

"Penegakkan hukum dilakukan dengan pemiskinan, perampasan aset, maka segera kita bereskan Undang-Undang Perampasan Aset. Pejabat korupsi bawa ke Nusakambangan. Agar ini bukan main-main," jelas Ganjar.

Tidak ketinggalan, faktor penjajakan para pejabat pun harus dibenahi sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada pengurusan jual beli jabatan yang merupakan bagian dari praktik korupsi.

"Kalau dia pejabat, biarkan dia berkembang dengan meritokrasi agar tidak ada jual beli jabatan, jangan biarkan setor ke pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman muncul," Ganjar menandaskan.

 

 

 

 

 

2 dari 3 halaman

Ganjar Pranowo soal Peningkatan Pelayanan Publik: Pemerintahan Enggak Boleh Baperan

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti kesetaraan dalam perencanaan pembangunan hingga kontrol publik terhadap aparatur, dalam kaitan meningkatkan program pelayanan masyarakat berkeadilan.

Hal ini menjawab pertanyaan terkait pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Moderator debat Valerina Daniel pun membacakan pertanyaan dari panelis.

Pertanyaan tersebut adalah indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara undang undang pelayanan publik mengkehendaki kesamaan perlakuan dan perhatikan kelompok khusus rentan perempuan anak dan disalibilitas, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan?

"Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini, mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain, termasuk orangtua. Kenapa, agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan," tutur Ganjar dalam debat capres 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

 

3 dari 3 halaman

Presentasikan Keinginan Publik

Menurutnya, kesetaraan dalam perencanan pembangunan adalah hal yang paling diharapkan untuk merepresentasikan keinginan publik.

"Sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes," jelas Ganjar.

Kemudian yang kedua, lanjut Politikus PDIP ini, dari sisi aparatur mesti mendapatkan kontrol publik. Lewat pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, dia akan membuat akses ruang komplain masyarakat kepada pemerintah.

"Satu ruang komplen publik yang pemerintahan enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps ehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang harus kemudian mengambil alih itu sehingga pelayanan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi," Ganjar menandaskan.