KTP Sakti Ganjar-Mahfud, PDIP: Digitalisasi Satu Data demi Bantuan Tepat Sasaran

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi, memaparkan tentang KTP Sakti, salah satu program yang dicanangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Menurut Aris, KTP Sakti dinilai bakal bermanfaat bagi masyarakat, terutama penerima bantuan pemerintah.

"KTP Sakti ini jelas merepresentasikan dan mencerminkan gerak cepatnya Mas Ganjar, sat set. Biasanya kan ada mindset, dari dulu orang katakan birokrasi itu bertele-tele, kalau bisa lambat kenapa harus dipercepat. Nah ini sekarang kalau sudah pakai KTP semua bisa," kata Aris di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Aris mengatakan, melalui KTP Sakti maka bantuan pemerintah mulai dari PKH, KIP, Kartu Sembako bahkan Kartu Tani, Kartu Nelayan terangkum jadi satu di dalam KTP SAKTI.

"Jadi orang enggak perlu lagi numpuk kartu banyak, tetapi cukup pakai E-KTP. Nah ini luar biasa, ini baru terobosan luar biasa, digitalisasi semua kuat di sana," ujar Aris.

"Karena memang anak-anak muda ingin yang simpel-simpel saja. Jangan kita bawa banyak kartu. Katanya mau negara maju, negara digital, kok masih banyak kartu-kartu. Nah ini semua kartu-kartu yang ada di pemerintah akan dirangkum dalam satu E-KTP, KTP SAKTI ini," Aris menandaskan.

Saat calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md gencar memperkenalkan program KTP Sakti untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan. 

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid memberikan sindirian dengan mengingatkan kembali kasus megaproyek e-KTP.

"Ada KTP Sakti itu, nanti proyek lagi kalau KTP lagi. Nanti kalau sudah proyek ujung-ujungnya digigit lagi," kata Nuron kepada wartawan di Media Center TKN, Prabowo-Gibran, Senin (11/12/2023).

Nusron mengatakan, proyek e-KTP berujung pada korupsi. Bahkan, Nusron menyinggung salah satu paslon yang harus diperiksa oleh KPK. Namun, Nusron tak membeberkan secara detail paslon yang dimaksud.

"Ingat loh ada pihak-pihak tertentu bahkan paslon tertentu yang pernah diperiksa oleh KPK gara-gara KTP beginian," ujar Nusron.

Nusron menyarankan ide-ide semacam itu sebaiknya tak perlu digulirkan. Menurut dia, sekarang ini harusnya melanjutkan program-program yang sudah dirintis periode sebelumnya saja.

"Jadi enggak usah buat ide yang aneh-aneh. Yang ada aja dijalankan udah baik, oke," ujar dia.