ARSC: Tiga Capres Tampil Terbuka, Berani dan Tajam di Debat Perdana

Ketiga Capres Saling Adu Argumen pada Debat Perdana Pilpres 2024 — Tiga Calon Presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saat debat perdana Pilpres 2024 di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ikhwanul Maarif, menanggapi penampilan ketiga calon presiden (capres) dalam debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa malam, 12 Desember 2023.

Debat pertama yang mengangkat tema terkait hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi dan peningkatan layanan publik dan kerukunan warga ini berjalan cukup sengit dan menarik. Menurut Ikhwanul, ketiga capres sudah menampilkan perdebatan yang dialektik di mana ketiga capres terlihat cukup terbuka, berani dan tajam dalam mengangkat dan mengkonter isu-isu sensitif.

"Anies terlihat sosok pemimpin yang cerdas, kritis, berlatar akademisi dan punya pengalaman sebagai kepala daerah ibu kota. Kemudian Prabowo sosok berlatar belakang militer dalam berargumen mencoba menampilkan sisi patriotik dan ketegasan. Sedangkan Ganjar yang memiliki latar belakang politisi dari partai berbasis kebangsaan, juga sebagai mantan gubernur Jawa Tengah, terlihat mengedepankan narasi dan pengalamannya berinteraksi dengan isu-isu kerakyatan," ungkap Ikhwanul dalam keterangannya, Rabu (13/12).

Ikhwanul mengatakan ketiga capres ini sudah memberikan penampilan debat yang cukup memukau dan berkualitas, tentunya semua masyarakat Indonesia mengharapkan hal yang sama saat debat cawapres juga akan lebih seru dan menarik lagi.

"Meskipun ada saling sindir, saling serang dalam melontarkan pertanyaan, hal tersebutlah yang menjadikan perdebatan semakin menarik.

Menurut Ikhwanul, publik berhak mendapatkan perdebatan yang berkualitas serta jawaban atau respon yang berkapasitas dari masing-masing capres.

"Namun demikian pastinya ada kelemahan-kelemahan. Yang pasti masih ada empat agenda debat di mana dua agenda untuk capres dan dua agenda untuk cawapres. Debat cawapres saya harap juga menggunakan semangat dan format yang sama terbuka dan berkualitas," ucap dia.

Ikhwanul memuji inisiatif KPU dalam membuat debat secara terbuka dan menjadikan perdebatan ini berjalan secara dialektik dan tajam.

"Hanya saja perlu ada penambahan peran dari panelis yang harus lebih berkualitas, yang didatangkan dari berbagai daerah untuk bisa menanggapi dan mengkritisi berbagai gagasan yang disampaikan ketiga capres, ya saya harap pada debat kedua nantinya panelis bisa diberi ruang untuk memberikan pandangannya terhadap narasi dari tiga paslon ini," pungkas Ikhwanul.

Cawapres Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas sikapnya di debat pertama Capres, Selasa (12/12/2023). Sikap gibran yang menunjukkan gestur bersorak mendapat teguran dari KPU.

2 dari 2 halaman

Anies Bahas Isu Ekonomi

Debat Capres 2024 — Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersalaman dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di arena debat Capres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dbat Presiden dan Calon Wakil Presiden atau Debat Capres-Cawapres 2024 menyoroti sejumlah pelayanan publik hingga penyaluran pupuk subsidi. Isu-isu ini diangkat dilandasi atas temuan-temuan para capres.

Misalnya, Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan yang menyoroti sejumlah hal. Pada satu momen, Anies membahas soal pelayanan publik. Dia mengungkap klaim kesuksesan membangun super app.

Dia mengatakan fokus pelayanan publik dalam konsepnya menyasar pada kelompok rentan, seperti disabilitas, perempuan, ibu hamil, anak-anak, dan orang tua.

Anies mengisahkan aplikasi Jaki yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi itu jadi satana pelaporan bagi keluhan masyarakat.

"Kami buat ketika waktu dulu di Jakarta namanya Jaki, adalah sebuah superapps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya," kata dia.

"Contoh, bila lapor pohon tumbang maka kami memberikan arahan kepada jajaran, berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan temtang peristiwa X maka berapa wkatu yang harus beres," sambung Anies.

Dengan basis aplikasi, Anies menilai setiap kinerja pelayanan publik menjadi punya ukurannya sendiri. Kemudian, masyarakat disebut bisa memantau perkembangannya lewat aplikasi tersebut.

"Semua ukuran pelayanan dibuat ukuran. Lalu publik yang melapor tau persis, saya lapor kapan harus selesai kapan, dengan begitu standardisasi akan terjadi," jelas Anies.