Cak Imin soal Politik Uang: Kalau Disogok Terima Saja, tapi Jangan Dipilih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang adanya politik uang sebelum dan saat kampanye pemilu 2024. KPK menyebut, politik uang tidak selalu berbentuk uang, melainkan juga pemberian barang dengan maksud tertentu.

"Yang disebut politik uang secara langsung itu adalah bahwa apa pun bentuknya, namanya saja politik uang, tapi, bentuknya boleh jadi apa saja," ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

Wawan mengatakan politik uang bisa dalam berbentuk token listrik hingga kuota game. Yang menjadi permasalahan menurut Wawan adalah usai memberikan sesuatu tersebut, sang penerima diharuskan melakukan sesuatu sesuai harapan pemberi.

"Sekarang lagi mulai keluar nih, kalau anak-anak muda, milenial mungkin bukan berupa uang. Boleh jadi token listrik, mungkin kuota game, itu kan sama saja. Bentuknya saja yang berubah, tapi disertai bahwa, 'tolong dong nanti pilih saya nanti ke depan'," kata Wawan.

Wawan menjelaskan pemberian yang boleh dilakukan yakni pemberian yang tak ada maksud dan tujuan tertentu.

"Jadi teman-teman di partai politik kan ada juga biaya sosialisasi. Kan seperti kita juga kalau mengundang masyarakat, sosialisasi, ada goodie bag dan lain-lain, mungkin itu enggak masalah. Tapi, kalau sudah dihubung-hubungkan nanti ke depannya dengan, 'tolong dong nanti ke depan pilih saya', nah, itu yang kita khawatirkan," Wawan menambahkan.

Wawan menyebut peserta pemilu boleh saja mengeluarkan biaya untuk mengundang masyarakat. Bahkan, usai acara, peserta pemilu boleh memberikan sesuatu sebagai bingkisan asal pemberian tersebut ikhlas tanpa embel-embel.

"Tapi, kalau biaya-biaya tadi, misalkan, kita ngundang orang masa enggak dikasih makan. Kita ngundang orang, 'oh saya enggak ada ongkos pak ke sini', dikasih, seperti itu kan," kata Wawan.

"Sekali lagi, kalau tidak dikaitkan langsung dengan pemilihan dan lain-lain namanya ongkos politik. Tapi, kalau bentuknya ngasih sesuatu bentuknya apa pun juga, tapi diembel-embeli nanti 'tolong pilih saya'. Oh belum pemilihan, memang belum pemilihan, tapi mulai ke situ kan sudah mulai arahnya ke sana," Wawan menandaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan jika partai politik merupakan salah satu komponen penting dalam mencegah politik uang.

"Parpol adalah salah satu dari tiga komponen penting untuk menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan berintegritas," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 30 September 2023.

Amir menjelaskan parpol seyogyanya memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kadernya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif. Salah satu tugas dan wewenangnya untuk membuat kebijakan atau undang-undang yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.

Menurut dia, KPK terus berupaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilu, salah satunya dengan menyusun Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

"Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah," ujar Amir yang dilansir dari Antara.

Selain itu, politik uang juga telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan bukan hal yang mudah. Untuk memutus rantai politik uang, kata Amir, tidak hanya memerlukan integritas dari para politikus, tetapi juga perlu upaya dari masyarakat yang berintegritas dalam menolak praktik tersebut.

Sementara itu, hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah, sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan, dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang.

"Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah ‘serangan fajar’ adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi," kata Amir menegaskan.