Bertemu di Rapat Terbuka Dies Natalis ke-74 UGM, Ganjar Salim ke Pratikno

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri undangan Rapat Terbuka Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada (UGM). Ganjar Pranowo tiba sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan pakai adat Jawa Tengah, surjan, dan blangkon.

Kehadiran Ganjar disambut ramah oleh para peserta rapat terbuka, akademisi, hingga rekanan sesama alumni UGM. Diketahui, Ganjar adalah alumnus UGM saat mengenyam pendidikan di tingkat strata 1 pada 1987.

"Selamat pagi," sapa Ganjar kepada para rekanannya di Graha Sabha, Selasa (19/12/2023).

Ganjar saat ini menjabat sebagai ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) untuk periode 2019-2024. Namun karena Pilpres 2024, Ganjar tengah ambil cuti.

Kala itu, Ganjar terpilih secara aklamasi melalui sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) Kagama ke XIII tahun 2019. Dia pun kembali memimpin organisasi alumni Kampus UGM ini dua periode berturut-turut.

Sementara itu, Sumbangan dana kampanye tengah menjadi kabar hangat di tengah Pemilu 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi janggal yang diyakini untuk dana kampanye.

Temuan PPATK tersebut sudah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo angkat suara. Menurut dia, siapa pun yang melanggar aturan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai peraturan KPU harus ditindak.

"Ya Bawaslu tinggal melakukan assessment saja, yang melanggar mesti ditindak," ujar Ganjar di Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (19/12/2023). 

Dia menjelaskan, sumbangan dana kampanye sudah ada ketentuan batasnya. Artinya, jika ada pihak yang melakukan hal di luar ketentuan, maka hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran.

"Ya enggak boleh kan ada aturannya kalau dia mau nyumbang ada batasannya, kalau dia mau memberikan ada batasannya di luar itu pelanggaran," kata mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini.

Ganjar yakin, mengusut siapa pihak diduga terlibat soal pelanggaran sumbangan kampanye tidak sulit. Jika laporan PPATK yang disebut KPU terduga pelakunya adalah bendahara partai politik maka hal itu bisa segera dilacak jejaknya (tracing).

"Kalau miliaran di tempat parpol tinggal sumbernya saja. kalau sumbernya halal boleh. kalau sumbernya haram ya pasti tracingnya lebih gampang," Ganjar menandasi.