Atikoh Ganjar Serap Dua Aspirasi Pelaku UMKM di Tegal

Dalam acara yang sama, seorang ibu pelaku UMKM sebelumnya bertanya ke Atikoh Ganjar soal bagaimana pasangan capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud Md mempermudah pengajuan modal UMKM sehingga tidak terjerat utang pinjaman online (pinjol).

Atikoh menyampaikan, pasangan Ganjar-Mahfud akan memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman modal jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pilpres 2024.

Para pelaku UMKM, kata Atikoh, akan mendapatkan pencairan pinjaman lewat bank-bank besar yang beroperasi secara nasional dan kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang pemerintah. Selain itu, pelaku UMKM juga akan menerima dana pinjaman dari pemerintah.

"Kalau tingkat nasional kan ada bank daerah, ada BRI, BNI yang saham kepemilikannya oleh pemerintah itu banyak. Kemudian ada juga dana dari pemerintah sendiri," kata Atikoh Ganjar.

Atikoh menyebut, Ganjar sudah mendukung pengembangan pelaku UMKM sewaktu menjabat gubernur Jawa Tengah. Dia menyebut Ganjar mempermudah pengajuan pinjaman melalui bank lokal di Jateng.

"Program ke depan memang harapannya untuk UMKM itu akan dipermudah untuk sisi akses permodalan. Kemarin di Jateng itu Mas Ganjar sudah ada gerakan Bank Jateng, tapi kan Bank Jateng cuma 1, dan modalnya itu tentu tidak sebanyak tingkat nasional," tutur Siti Atikoh Supriyanti.

Atikoh menuturkan nantinya pasangan Ganjar-Mahfud akan terlebih dulu mengklasifikasikan pelaku UMKM agar dapat mendapatkan dana pinjaman. Misalnya, kata dia, UMKM berskala mikro akan diberikan subsidi bunga pinjaman untuk menghindari risiko gagal bayar.

"Jadi nanti memang perlu diklasifikasikan, itu yang tadi saya katakan. Untuk modalnya apakah ini modal untuk mikro, kalau mikro pasti tidak bankable, pasti akan ditolak oleh bank, karena secara risiko tinggi. Kemudian balik modalnya mungkin juga belum karena kan memang baru start juga ya, belum terlalu lama," ungkap Atikoh.

Selain itu, Atikoh juga mengenalkan program KTP Sakti yang akan mempermudah pelaku UMKM mendapat modal sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pendataan pelaku UMKM sesuai skala usahanya seperti mikro atau makro.

"KTP Sakti jadi di situ nanti ada datanya. Misalnya, ibu UMKM-nya UMKM apa, skalanya apa. Misalnya, kalau A itu kan butuh permodalannya di bawah Rp100 juta atau Rp10 juta," ucap Atikoh.

"Kemudian untuk klasifikasi kedua, misalnya yang dari Rp10 juta-Rp15 juta, ini yang nanti kita ada bunganya mungkin 5 persen atau berapa. Kenapa tetap ada bunganya? Ini adalah untuk biaya administrasi," sambungnya.

Sebelum berdialog, Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani bersama Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi mengajak Atikoh Ganjar untuk melihat produk UMKM yang dipajang di area lokasi acara.