PDIP Tak Mau Ambil Pusing soal Hasil Survei, Minta Hasilnya Diuji

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menyoroti adanya ketentuan izin ke kepolisian bagi lembaga survei yang bermaksud mengambil data sampel Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di suatu wilayah.

Hal itu pun dinilai menjadi desain penggiringan opini terjadinya satu putaran.

“Kalau komunikasi yang terkait dengan putaran, saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran,” tutur Aria di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, izin kepolisian tersebut menjadi langkah pengkondisian survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga, agar hasilnya menunjukkan terjadinya satu putaran dalam Pilpres 2024.

"Kita cermati betul, antar lembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga di dalam mengambil respondennya seperti apa. Kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi. Kenapa justru paslon yang disuruh komentar. Harusnya media baik itu TV One, Kompas, CNN, mempertemukan antar lembaga survei untuk menguji teknologi secara akademis," jelas Aria. 

“Nah, mengarah membentuk opini satu putaran lewat lembaga survei itu tampak jelas, sehingga satu putaran yang dibuat oleh lembaga survei," sambungnya.

Aria pun melihat keluhan dari berbagai lembaga survei yang memang murni ingin memotret realitas responden atau sampel di masyarakat suatu wilayah. 

"Misalnya untuk bisa terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan. Misalnya dalam satu desa, satu RT RW, izin ke kapolsek, kapolsek ke baninkatibmas, semua proses itu waktunya 10 hari sampai keluar izin. 10 hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden ang akan dituruni kuesioner yang ada. Ada kecenderungan 10 hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," ungkapnya.