TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Jajaran Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024

Menurut Todung, berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pengacara, seringkali kondisi tidak terpenuhinya bukti membuat perkara yang dilaporkan menjadi tertolak.

“Nah saya enggak mau kita nanti kalau ke MK, ya walaupun saya setuju dengan Bu Mega kita bisa menang satu putaran, kalau at the end kita mesti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita butuh bukti-bukti," ujarnya

"Nah kalau teman-teman di daerah tidak mampu menyediakan bukti-bukti, tidak mampu membuat kita punya bukti-bukti yang cukup lengkap, jangan berharap kita bisa meyakinkan MK untuk mengabulkan permohonan kita,” Todung menandaskan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan aparat penegak hukum netral dan adil di Pilpres 2024. Ia menyebut aparat penegak hukum yang berpihak sama saja mengkhianati masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Oesman usai mengikuti rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rabu (3/1/2024).

"TNI-Polri itu wajib (adil). Karena dia berasal dari rakyat untuk rakyat kalau dia berpihak maka dia pengkhianat. Kalau dia berpihak pada rakyat dia jadi kebanggaan rakyat," kata OSO di Gedung High End, Rabu (3/1/2024).

Oesman mengingatkan, tak boleh ada lagi intimidasi dari aparat kepada masyarakat, terkait penyelenggaraan pemilu.

"Ini benar-benar, ya, tak boleh ada pengkhianatan kepada bangsa ini. Bukan hanya TNI-Polri saja tapi yang menyelenggarakan pemilu ini jujur dan tak ada intimidasi lagi mulai detik ini," tegasnya.

Oleh karena itu, Oesman memastikan TPN bakal mengawal ketat sikap aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu dan juga mendatangi langsung Polri hingga TNI untuk memastikan kenetralan aparat.

"Nanti kami akan datang ke semua pihak. Termasuk Polri, TNI dan tokoh-tokoh yang mempunyai kepentingan kemakmuran bangsa ini," pungkas Oesman.