KPU: Laporan Awal Dana Kampanye 18 Parpol Peserta Pemilu Belum Lengkap dan Tidak Sesuai

Liputan6.com, Jakarta Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari partai politik peserta Pemilu 2024. Menurut Idham, hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban sesuai payung hukum Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Dalam rangka mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, Peserta Pemilihan Umum wajib mencatat pendanaan kampanye dimaksud dalam Laporan Dana Kampanye (LADK)," kata Idham melalui siaran pers diterima, Selasa (9/1/2024).

Idham menjelaskan, LADK terdiri tiga jenis laporan, pertama laporan awal dana kampanye (LADK), kedua laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan ketiga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Idham melanjutkan, dari tiga kategori tersebut, 18 partai politik peserta Pemilu dinyatakan masih belum lengkap dan belum sesuai pada jenis laporan pertama. Oleh karena itu, KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki selama lima hari sejak dikembalikan.

"Hasil pencermatan terdapat dokumen yang dinyatakan tidak lengkap dan cakupan informasinya tidak sesuai maka LADK Partai Politik Peserta Pemilu akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan selama lima hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU," jelas Idham.