Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin soal pemberian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan secara terus-menerus sama saja dengan melestarikan kemiskinan. Wapres Ma'ruf juga menilai anggaran perlu lebih fokus untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam upaya pemberantasan kemiskinan.
Menurut Ganjar, bansos sejauh ini masih diperlukan masyarakat Indonesia, disamping pentingnya pemberdayaan produktivitas.
Baca Juga
“Kenapa kemudian kita perlu KTP Sakti, karena itu presisi data. Kalau kita presisi datanya, maka sebenarnya, yang berhak menerima itu betul-betul yang masuk dalam kemiskinan. Kalau perlu yang ekstrem, sehingga kemudian betul-betul tepat sasaran," tutur Ganjar di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
Advertisement
"Kita tidak perlu melebih-lebihkan, karena yang betul-betul ekstrim, butuh bantuan seketika. Maka BLT itu penting. Tapi yang lain kan musti empowering,” sambungnya.
Salah satunya, kata Ganjar, dengan upaya peningkatan dan pemerataan pendidikan. Sebab itu, selama kampanye menyampaikan visi misi, dia turut mengutarakan program satu keluarga miskin satu sarjana.
"Kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka ya kita tidak akan memberikan ikan. Kita akan betul-betul kasih kail diantara keluarga yang ada," jelas dia.
"Selebihnya, benar yang disampaikan oleh Pak Wapres. Kita musti memberdayakan, dan itu pemerintah bisa mengintervensi dari pintu yang lain. Ya minimal yang desil (pembagian data sama besar) 1, desil 2 itu menjadi perhatian dengan sifafnya konsumtif. Tapi yang lain bisa dengan yang sifatnya produktif dan pemberdayaan,” Ganjar menandaskan.
Ma'ruf Amin: Pemberian Bansos Terus Menerus Melestarikan Kemiskinan
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dan pemberian bansos kepada masyarakat miskin seharusnya semakin sedikit, bukan malah terus bertambah.
Sebab, menurut Ma'ruf Amin, pemberian bantuan sosial secara terus-menerus sama saja dengan melestarikan kemiskinan.
"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.
Ke depan, Ma'ruf berharap, anggaran pemerintah pada 2024 tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial, melainkan untuk pemberdayaan masyarakat guna menghilangkan kemiskinan.
"Tambah lagi anggarannya. Sosial juga tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, tapi pemberdayaan untuk menghilangkan kemiskinan," kata Ma'ruf Amin.
Wapres Ma'ruf Amin menyinggung pentingnya meningkatkan pengusaha agar tidak hanya pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk itu, kata Ma'ruf Amin, pemerintah akan mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.
"Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus. Jadi kena stunting terus kan. Jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan," ujar Ma'ruf Amin.
Pemerintah pmasih menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada tahun ini. Bansos diberikan dalam bentuk uang maupun barang.
Salah satu bansos yang masih dibagi di tahun ini adalah bantuan pangan. Bantuan berupa beras diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulan.
Advertisement
Guru dan Pelajar Sambut Antusias Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud
Sementara itu, kalangan pelajar dan guru menyambut baik program internet gratis di seluruh Indonesia (gratisIn) yang baru diluncurkan oleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Mereka menilai, internet sudah menjadi kebutuhan setiap pelajar di seluruh Indonesia, sedangkan selama ini pelajar masih membeli kuota. Dengan internet gratis, pelajar tidak perlu mengeluarkan biaya membeli kuota setiap hari untuk menggunakan fasilitas internet.
Rahayu, salah seorang guru SMA swasta di Jakarta, mengatakan sangat menyambut baik rencana Ganjar-Mahfud menyediakan internet gratis di seluruh Indonesia. Dia mengatakan selama ini, untuk kebutuhan belajar mengajar dirinya dan teman sejawatnya telah menggunakan kuota internet yang disediakan sekolah.
Namun, jelasnya, karena kuota yang dibeli masih terbatas, para siswa tidak diberikan password WIFI, sehingga siswa harus membeli sendiri. Menurutnya, setidaknya satu orang siswa menghabiskan rata-rata 50 ribu per minggu untuk membeli kuota internet, baik digunakan untuk ponsel maupun laptop.
"Jika Pemerintah menyediakan spot internet gratis di setiap sekolah dan tempat umum dengan kecepatan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, pasti sangat membantu pelajar untuk memaksimalkan teknologi untuk belajar," jelas Rahayu.
Hal yang sama juga disampaikan sejumlah pelajar di Jakarta. Mereka mengaku tidak sabar menantikan banyaknya spot internet gratis dengan kecepatan tinggi.
David Togar, salah seorang pelajar, di Jakarta Timur, mengatakan selain mendengarkan penjelasan guru di ruang kelas, dia selalu memanfaatkan internet untuk mendapatkan banyak informasi pelajaran maupun pengetahuan umum.