30 Kades di Maluku Diduga Langgar UU Pemilu, Gibran: Biar Didalami Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal 30 kepala desa (kades) di Ambon, Maluku yang diduga melanggar Undang-Undang (UU) Pemilu, usai bertemu dengannya. Gibran mengatakan dirinya menyerahkan dugaan pelanggaran itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Iya, entar biar didalami Bawaslu," ucap Gibran singkat di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menyebutkan ada sebanyak 30 kepala desa di Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Ambon terindikasi melanggar Undang-Undang (UU) Pemilu.

Puluhan Kades itu diduga melanggar Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Mereka ikut menghadiri bahkan menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden (Cawapres) Nomor Urut 02, Gibran Rakabuming Raka saat kunjungannya di Ambon, pada Senin(8/1/2024).

“Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan melibatkan kepala desa dan perangkat desa itu merupakan pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Maluku, Samsun Ninilouw, di Ambon, Jumat.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian tentang syarat materiil formil.

Ia menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterima dari para pimpinan, pihaknya menemukan sekitar 30 Kades terindikasi melanggar UU Pemilu dari estimasi 100 orang yang diundang, saat itu.

"Kami kemudian melakukan pleno, dan analisisnya yang dihasilkan menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran sekalipun ini belum final,” ungkapnya.