Polisi dan TNI Bantah soal Viral Rekaman Suara Pejabat Batubara Dukung Capres Tertentu

Secara terpisah, Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, mengatakan Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan pesan seperti dalam rekaman suara yang beredar.

"Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan sebagaimana percakapan yang viral di Medsos. Rekaman percakapan tersebut juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya," terang Gumilar.

Terkait dengan apakah pihak TNI akan menelusuri dugaan rekaman hoaks itu, Gumilar menyebut akan menyerahkan ke pihak terkait.

Dalam unggahan akun Tiktok @nasionalcorruption mendengarkan sebuah rekaman suara untuk mendukung Capres nomor urut 02. Dinarasikan para pejabat daerah Batubara terlibat dalam rekamannya.

"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara," tulis caption dalam akun tersebut.

Dalam rekaman mendengarkan perbincangan sejumlah orang yang pada intinya agar masing-masing kepala desa memenangkan Capres 02 dalam Pilpres 2024.

Ya perkecamatana aja tuh ya tambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahakna ke 02 judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun. Menangkan kosong dua di desa masing-masing," ucap seseorang dalam rekaman tersebut.

Selanjutnya terdengar perbincangan perihal penggunaan dana desa senilai Rp100.000 untuk dikirim ke masing-masing desa. Bahkan para pejabat juga disebutkan mulai sari Penjabat hingga pihak Kejaksaan Negeri

"Terkiat masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari Dana desa tu, 50 dikirim kesana untuk mereka pergunakan apalah serangan sama mereka," kata pria misterius tersebut.

"Itu ada penggunanya PJ di situ kapolsres disitu, dandim disitu, Kejari disitu penggunaanya itu. Penggunaan untuk pilpres," sambungnya

Pria tersebut bahkan menegaskan nantinya tidak akan ada pemeriksaan bagi pejabat-pejabat yang mendukung paslon 02. Dengan catatan telah berkomitmen

"Jadi yang 50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu lah. Kan udah tau-tau lah itu senior kan dan ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaam terkait 2024. Karena itu sudah komitmen tadi tidak ada pemeriksaan tapi dengan catatan kita pun harus komitmen juga lah," tegasnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com