Tolak Isu Pemakzulan, Aktivis 98 Serukan Pemilu Damai dan Persatuan

Puluhan aktivis 98 yang tergabung dalam Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menyerukan semua pihak untuk menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai. (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan aktivis 98 yang tergabung dalam Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menyerukan semua pihak untuk menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai. Hal ini disampaikan menanggapi maraknya isu pemakzulan dinasti dan upaya penggagalan penggagalan Pilpres 2024.

"Kami menyerukan agar seluruh elemen kebangsaan dapat mengukuhkan kembali persatuan nasional, mengikuti semua mekanisme dan proses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan mengedepankan pemilu yang damai, jujur dan terbuka sehingga nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang legitimate," ujar Wahab Talaohu di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Wahab menilai, isu tersebut sangat berbahaya dan mengganggu kedamaian negeri. Pasalnya, mimpi yang dibangun para presiden pendahulu serta pengorbanan para pahlawan menjadi sia-sia jika Republik Indonesia terancam perpecahan.

"Tampak sekali bahwa pragmatisme politik yang berlebihan, ambisi yang besar untuk berkuasa, telah menanggalkan nilai-nilai kenegarawanan dan mencampakan prinsip bahwa kepentingan bangsa dan negara berada di atas kepentingan pribadi dan golongan serta kepentingan pribadinya sendiri," tutur Wahab.

Wahab menyebut, pihak yang tak bertanggungjawab ini, sengaja terus-menerus mengembangkan isu-isu tersebut demi menggiring opini publik unthk mengacaukan keadaan.

"Walau tidak terkait pemilu legislatif, namun narasi mengacaukan pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan pilpres langsung," ungkapnya.

"Secara tidak konsisten pihak peserta pemilu tersebut memprovokasi, bahwa pemilu akan curang padahal mereka peserta pemilu dan mempercayai sistem ini," sambungnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan menghadiri pengajian akbar di Lampung Selatan. Di sela acara, Zulhas berharap pemilu 2024 bisa berjalan lancar, aman, dan damai.

2 dari 3 halaman

Tak Ada Landasan Hukum

Menurut Wahab, mereka menyebarkan isu memakzulkan Jokowi sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu, tetapi mereka kampanye untuk memilih partai dan capresnya dalam pemilu ini.

"Mereka mengatakan tolak dinasti dalam pemilu, padahal mereka tahu dinasti tidak dipilih rakyat apalagi pemilu langsung," ungkap dia.

Selain itu, kata dia, permintaan Jokowi mundur untuk sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya, padahal mereka tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya.

"Seluruh narasinya tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi," tukas Wahab.

3 dari 3 halaman

Peserta Pemilu Harusnya Bertarung Secara Jujur-Adil

Sementara itu, Mantan Ketum PRD, Budiman Sudjatmiko menyatakan seharusnya peserta pemilu mau bertarung di Pilpres secara jujur adil, bukan melempar isu ada kecurangan sementara Pemilu belum berlangsung.

“Belum bertarung sudah bilang curang, bahkan bilang pemakzulan. Rakyat menjadi korban dan satu generasi akan jadi luka ke depan,” kata Budiman.

Diketahui, para aktivis yang tergabung dalam Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan ini terdiri dari sejumlah aktivis kawakan yang punya sejarah menentang Orde Baru.

Di antara mereka adalah Mantan Ketum PRD, Budiman Sudjatmiko, Haris Rusly Moti (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Yogyakarta), Eli Salomo Sinaga (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Wahab Talaohu (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Agus Jabo Priyono (aktivis Mahasiswa 90 di Solo).