Anies Singgung Aturan Diubah untuk Kepentingan Keluarga: Kita Ini Negeri Hukum atau Negara Kekuasaan?

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan, menyatakan Indonesia tengah berada di persimpangan jalan. Dia bertanya, apakah ke depan Indonesia akan tetap menjadi negara hukum atau negara kekuasaan.

"Kita ingin perubahan dan tadi disampaikan kita ingin menjaga yang di persimpangan, apakah negeri ini menjadi negeri hukum atau negara kekuasaan," kata Anies dalam acara silahturahmi akbar masyarakat Minang pendukung Anies-Muhaimin (AMIN) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Menurutnya, jika Indonesia merupakan negara kekuasaan, maka penguasa bisa mengubah hukum sesuai kepentingan diri dan kepentingan keluarganya. Anies menyebut, selama ini masyarakat Minang selalu mengarah pada perubahan termasuk dalam memilih pemimpin.

"Masyarakat minang selalu memilih perubahan, tahun lalu juga memilih perubahan, bukan pilih orangnya, tapi pilih perubahan. Mau perubahan? Lima tahun, 10 tahun lalu? Perubahan. Tahun ini? Yang dulu dan sekarang mau perubahan tidak?," ujar Anies.

Anies lalu menjelaskan persimpangan jalan yang dia maksud. Dia menyorot banyaknya aturan yang diubah demi kepentingan penguasa.

"Sudah menyaksikan bukan ada aturan diubah ubah? Kita ingin menjaga negeri ini tetap menjadi negara hukum," ucap Anies.

Kemudian, Anies menyinggung soal banyaknya putra asli Minangkabau yang tercatat berjasa mendirikan republik ini sebagai negara hukum. Mereka, kata Anies berkontribusi membawa Indonesia mengecap kemerdekaan.

Padahal, lanjut Anies kala itu putra-putra terbaik ranah Minang itu tidak bertindak atas kepentingan keluarganya semata. Namun, untuk kapentingan agar Indonesia bisa merdeka.

"Kita harus menjaga, karena mereka mendirikan republik tidak untuk dirinya, tidak untuk anaknya, bukan untuk keponakannya, tapi untuk semua anak bangsa dengan prinsip kesetaraan IsyaAllah nanti kita bangun sama-sama," kata dia.