Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden (Cawapres) momor urut 03, Mahfud Md, menjelaskan alasannya akan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Dia ingin menjadi contoh menjadi pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” kata Mahfud pada acara Tabrak Prof, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga
Untuk memberi contoh baik, Mahfud mengatakan kerap meminta kepala daerah yang mengenal baik dirinya untuk tidak menjemput dan melayani, ketika profesor di bidang hukum tersebut berkunjung saat berkampanye.
Advertisement
“Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah. Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses (kampanye) Pilpres 2024,” lanjutnya .
Mahfud menambahkan, pengunduran dirinya dari posisi Menkopolhukam tinggal menunggu waktu. Sebab, masih ada tugas negara yang harus dia lakukan saat transisi. Hal ini juga untuk menghormati Presiden Joko Widodo yang mengangkat dirinya sebagai Menkopolhukam.
Ia pun mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," tandasnya.
Mahfud Md Soal Momen Pengunduran Diri dari Menko Polhukam: Ini Strategi Politik
Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md menyatakan, siap mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud di Semarang, pada acara diskusi “Tabrak Prof” yang disiarkan secara live lewat akun media sosial milik Mahfud Md.
Menurut Mahfud, keputusan itu hasil kesepakatannya dengan Capres Ganjar Pranowo dan juga TPN.
“Saya bersepakat melakukan itu (mundur) pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat,” kata Mahfud, Selasa (23/1/2024).
Mahfud menyebut saat ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan. “Menunggu momentum, menunggu transisi dan juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politik dari partai pengusung, itu harus displin begitu gak bisa colong kelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, mundurnya ia dari kursi menteri untuk memberi tahu para menteri dan pejabat lain yang berlaga di Pilpres, agar tidak menyalahgunakan jabatan saat kampanye.
“Dan agar yang lain tahu bahwa menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda,” tegasnya.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan agar cawapresnya Mahfud Md sebagai pejabat publik untuk mundur dari jabatannya karena mengikuti Pemilu 2024. Sebab, cawapres nomor urut 3 tersebut masih mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
"Saya sarankan mundurlah, berubahlah aturan. Termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal ini agar fair lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang," kata Ganjar di kawasan Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Advertisement
Berpotensi Adanya Konflik Kepentingan
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut keputusan aturan untuk para pejabat publik sangat berpotensi adanya konflik berkepentingan. Meskipun telah dilakukan secara hati-hati.
"Mampu enggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja, tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," papar dia.
Diketahui, dari ketiga pasangan capres-cawapres 2024 empat di antaranya masih mengemban jabatan publik. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar masih menjabat Wakil Ketua DPR.
Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing masih menjabat Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.