Sukses

Timnas AMIN soal Presiden Boleh Kampanye: Fasilitas Negara Sulit Dilepas dari Pejabat Publik

Sudirman, mengaku prihatin atas sikap dan pernyataan Presiden Jokowi itu. Menurutnya, presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika.

Liputan6.com, Jakarta - Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan boleh memihak asal tak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Sudirman, sebagai pejabat publik presiden sulit untuk lepas dari fasilitas negara. Sebab, kata dia kesehariannya saja diurus negara.

"Presiden itu sekali bergerak, ratusan orang (ikut) karena ada paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan. Jadi dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan, itu aspek teknis," kata Sudirman Said di Rumah Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Sudirman, mengaku prihatin atas sikap dan pernyataan Presiden Jokowi itu. Menurutnya, presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika.

"Jokowi selaku negara dan kepala negara, serta siapapun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa Republik Indonesia lahir berkat pengorbanan darah dan nyawa para pejuang," jelas Sudirman.

Dia menyatakan, etika kepemimpinan presiden harus berlandaskan amanat dan nilai luhur kemerdekaan. Hal ini, kata dia tercermin dalam setiap pemikiran, pertimbangan, dan keputusan atas kebijakan yang diambilnya.

Presiden, lanjut Sudirman jangan sampai bertindak demi kepentingan sepihak, apalagi untuk kepentingan keluarga semata.

"Presiden adalah kepala keluarga bagi bangsa Indonesia, harus berpihak dan berdiri bagi seluruh lapisan rakyat," katanya.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024. 

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu dibolehkan. 

“Masa gini nggak boleh? gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh, menteri boleh, Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jokowi.