PAN: Hak Politik Presiden dan Menteri Harus Dihargai

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak masyarakat untuk tidak memperdebatkan hak politik presiden dan para menteri selama masa pemilu.

Saleh menegaskan, bahwa presiden dan menteri memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk menentukan pilihan politik, menunjukkan keberpihakan, dan berpartisipasi dalam pemungutan suara.

"Presiden dan para menteri harus diperlakukan sama dan setara dengan warga negara lainnya. Larangan terhadap mereka untuk berpihak dapat melanggar prinsip jurdil dalam pemilu. Semua harus jujur, semua harus adil. Semua harus diperlakukan secara adil," kata Saleh saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (25/1/2024).

Kemudian, Saleh juga menyoroti praktik presiden yang sering berpihak, terutama selama pemilu untuk periode kedua. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa presiden, sebagai pemimpin negara, tidak mungkin netral dan harus kampanye untuk meraih kemenangan koalisinya.

"Presiden tidak dilarang untuk kampanye. Bahkan, penyelenggara pemilu memberikan waktu untuk kampanye. Hal ini bukan hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Jika ada pelanggaran, semua pihak diundang untuk melakukan pengawasan dan melaporkan ke pihak berwenang," tambahnya.